Molor Satu Bulan, Komisi I DPRD Cilegon Awasi Seleksi Open Bidding Sembilan Kepala OPD

Komisi 1 DPRD Kota Cilegon mengawasi proses seleksi open bidding sembilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Penulis: Ahmad Tajudin | Editor: Glery Lazuardi
ahmad tajudin
Komisi 1 DPRD Kota Cilegon mengawasi proses seleksi open bidding sembilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. Upaya pengawasan itu dilakukan setelah proses open bidding yang seharusnya selesai pada Juli 2023 justru molor satu bulan. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Komisi 1 DPRD Kota Cilegon mengawasi proses seleksi open bidding sembilan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

Upaya pengawasan itu dilakukan setelah proses open bidding yang seharusnya selesai pada Juli 2023 justru molor satu bulan.

Baca juga: Open Bidding 9 Kepala OPD di Pemkot Cilegon, Proses Sudah Masuk Tahap Akhir

Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon, Aam Amrullah mengatakan komisi 1 terus konsen untuk mengawasi proses open bidding yang mengalami keterlambatan

"Makanya sejak kemarin kita di komisi 1 konsen, karena memang ada keterlambatan, setelah assesment itu, ada keterlabatan sekitar satu bulan," ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (11/9/2023).

Aam menuturkan bahwa setelah proses assesment, tahapan selanjutnya adalah pembuatan makalah dan wawancara.

Seharusnya, kata Aam, proses tersebut telah selesai pada Juli 2023 lalu.

Namun proses tersebut ternyata tidak berjalan dengan baik, alias molor hampir satu bulan.

"Alhamdulillah setelah kita menyoroti itu di media, kemarin Rabu, minggu lalu itu sudah terlaksana," katanya.

Setelah proses pembuatan makalah dan wawancara selesai minggu lalu.

Saat ini, kata dia, tim pansel harus segera melakukan rapat internal untuk menentukan tiga besar.

Atas keterlambatan proses tersebut, Aam mengaku menyayangkan proses tersebut bisa terlambat.

"Kami menyayangkan keterlambatan ini, makanya sekali lagi di komisi 1 itu tidak ada kepentingan apa-apa, selain memastikan tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik," katanya.

Apalagi, kata Aam, proses open bidding ini untuk menentukan pimpinan sebuah OPD yang akan menjalankan program untuk masyarakat.

Diakui Aam, sejak awal dilakukannya proses open bidding, komisi 1 turut mengawasi dan mengawalnya.

Sumber: Tribun Banten
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved