Open Bidding 9 Kepala OPD di Pemkot Cilegon, Proses Sudah Masuk Tahap Akhir

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon masih terus melakukan proses open bidding mengisi sembilan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkot Cilegon.

Setidaknya ada 9 jabatan kepala OPD yang saat ini masih dalam proses seleksi open bidding.

Baca juga: Dorong Peningkatan Kualitas Pelayanan, Ombudsman Gerilya ke Empat OPD di Lingkungan Pemprov Banten

Sekda Kota Cilegon, Maman Mauludin mengatakan proses seleksi saat ini masih terus berjalan.

"Prosesnya sedang berjalan, wawancara sudah selesai. Nanti sidang dengan pansel (panitia seleksi calon kepala OPD,-red) semuanya," katanya saat ditemui di DPRD Kota Cilegon, Senin (11/9/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai ketua tim pansel open bidding pimpinan JPT pratama itu, mengatakan hari ini awalnya akan dilakukan pertemuan.

Namun pertemuan itu dibatalkan, karena ada beberapa anggota tim yang berhalangan hadir.

"Tadi aturan ketemu, tapi pak prof Asep berhalangan, sehingga dibatalkan," katanya.

Baca juga: Perkuat Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, OPD Pemkot Cilegon Diminta Aktif

Untuk itu, pihaknya akan kembali memgatur jadwal untuk melakukan pertemuan tersebut dalam waktu dekat.

Di mana tahapan saat ini, kata dia, sudah masuk ke tahapan sidang pansel.

"Prosesnya menyesuaikan lagi," terangnya.

Diketahui sebelumnya Pemkot Cilegon sedang melakukan proses open bidding untuk mengisi kekosongan sembilan JPT pratama.

Berikut sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama yang saat ini dalam proses open bidding.

1. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Dispora)

5. Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).