Guntur Soekarno Usulkan Jokowi Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum PDIP, Hasto: Kami Terima

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri.

Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara.

Hasto mengatakan, usulan tersebut diterima sebagai sebuah masukan.

Baca juga: Buntut Kaesang Gabung PSI, Hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati Memanas? Ini Kata PDIP!

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto di sela-sela Rakernas IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Sebelumnya, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Putra sulung Presiden Pertama RI, Soekarno, itu juga mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri berganti posisi sebagai Dewan Pembina PDI-P.

Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024. 

Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," jelasnya.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.