Yang Ditunggu-tunggu, Pemerintah Tanggung 100 Persen PPN untuk Properti hingga Juni 2024

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) serta biaya administrasi yang murah.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian insentif ini sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan.

"Bapak Presiden sudah menyetujui PPN untuk properti ditanggung pemerintah sampai Juni 2024," katanya di BNI Investor Daily Summit 2023, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Baca juga: REI Banten Minta Pemerintah Buat Kebijakan Hadapi Dampak Inflasi Global  

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), backlog perumahan atau kesenjangan kepemilikan perumahan rakyat masih sebesar 12,1 juta rumah.

Hingga Juni 2024, pemerintah akan memberikan insentif PPN DTP sebesar 100 persen.

Pada Juli hingga Desember 2024, pemerintah akan memangkas insentif tersebut sebesar 50 persen.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah tetap akan melanjutkan program subsidi biaya uang muka administrasi perumahan sebesar Rp 4 juta.

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyambut baik atas guyuran insentif yang diberikan pemerintah untuk sektor properti.

Apalagi insentif tersebut sudah lama dinantikan oleh para pengembang.

"Ya tentu ini yang REI sudah tunggu-tunggu dan harapkan, akhirnya support pemerintah disetujui juga," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Kamis (26/10/2023).

Baca juga: REI Banten Siapkan 12.000 Unit Rumah Subsidi per Tahun, Tiga Daerah Jadi Fokus Garapan

Dengan adanya batasan harga rumah di bawah Rp 2 miliar untuk mendapatkan insentif ini, artinya bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja yang akan memanfaatkan, melainkan juga masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Menurutnya, pemberian insentif tersebut juga akan memperluas market rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar, khususnya yang di atas Rp 1 miliar yang relatif stagnan.

Kontan