Cawapres 03 Mahfud MD Sebut Hak Angket Bisa Memakzulan Jokowi, Namun Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu 2024

TRIBUNBANTEN.COM - Calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD menyebut hak angket DPR RI bisa berujung pada pemakzulan Presiden Jokowi.

Menurut mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019-2024 itu, pemakzulan Presiden Jokowi bisa terjadi jika DPR RI merekomendasikannya.

Terlebih hal ini sama seperti era Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Baca juga: Hasil Sementara Real Count KPU Pilpres 2024 Senin Malam Ini Pukul 20.00: Surat Suara Masuk 77 Persen

"Bisa saja, bisa saja (angket memakzulkan presiden). Kan tergantung nanti rekomendasinya kan. Apa saja, nanti angket tuh menemukan ini, ini, ini, ditindaklanjuti, kan sama saja dengan dulu Pak Harto dan sebagainya. Sesudah berhenti juga jadi masalahkan," kata Mahfud saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, Senin (26/2/2024).

Meski demikian, calon wakil presiden nomor urut 3 ini mengingatkan bahwa hak angket DPR tak bisa mengubah hasil Pemilu 2024.

Lantaran langkah yang bisa membatalkan hasil pemilu, adalah hasil dari menempuh jalur hukum lewat gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel, tapi akibatnya berbeda. Hak angket itu apa pun hasilnya, kapanpun diputuskan, itu tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu," jelas Mahfud.

"Nah, hasil pemilu itu ditentukan oleh MK nantinya, oleh hasil KPU," lanjut dia.

Meski begitu, Mahfud menyatakan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024 merupakan langkah yang sesuai dengan konstitusi.

Salah satu yang bisa diusut adalah perintah tambahan bantuan sosial (bansos) tanpa mengubah aturan mainnya. Hal yang bisa dipermasalahkan adalah asal uang dan pengalihan dananya.

"Itu diperiksa apakah ini sudah benar? Kecuali perintah undang-undang," ucap Mahfud. "Misalnya begini. Itu Undang-Undang APBN tahun 2024 disahkan pada tanggal 16 Oktober (2023), ya."

"Lalu, pada bulan Desember (2023) ada perintah tambahan bansos tanpa mengubah undang-undang, itu bisa diangket, uangnya dari mana, ngalihkannya dari mana," katanya.

Baca juga: Update Terkini Hasil Real Count KPU Pilpres 2024 Kamis Sore: Ganjar-Mahfud Masih di Urutan Buncit!

Menurut Mahfud, ada kejanggalan dalam pemberian bansos yang mendekati jadwal pencoblosan pemilu. Kemudian soal istilah bansos hibah.

"Ada lagi istilah bansos hibah. Bansos hibah tuh dari siapa? Itu harus dicatat kalau negara yang membagikan. Kalau ndak, wah timbul pertanyaan," ungkapnya.

"Nah, angket tuh seperti itu. Kalau melanggar undang-undang tentu ada akibat hukum terlepas dari soal pemilunya," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD: Hak Angket Bisa Rekomendasikan Pemakzulan Jokowi, Tapi Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu