PDIP Kirim Sinyal Bakal Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Dia mengaku, punya keyakinan yang sama dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengambil sikap berada di luar pemerintahan.

"Ya mudah-mudahan nanti di Rakernas partai akan memutuskan itu."

"Meskipun kalau saya spill dari beberapa statement Bu Mega yang sangat ideologis, bersikap yang sangat tegas, rasa-rasanya iya (di luar pemerintahan)," jelas Ganjar, saat wawancara khusus secara daring, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut, Ganjar bicara soal peluang dirinya yang tetap bertahan di luar pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

Ganjar mengaku, memberikan hak pihak yang menang untuk menyusun kabinet pemerintahan ke depan.

Dia juga merasa, akan lebih baik jika dirinya tetap di luar pemerintahan Prabowo.

"Saya memberikan kesempatan kepada para pemenang untuk menentukan kabinetnya. Dan akan sangat baik kalau saya tidak di situ," kata Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, juga menilai, bahwa keberadaannya di luar pemerintahan untuk melakukan check and balance kepada pemerintah ke depan.

Apalagi, Ganjar mengaku sangat menghormati Prabowo dan Gibran Rakabuming yang secara resmi telah ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres terpilih periode 2024-2029.

"Karena di luar pemerintahan itu juga bisa melakukan check and balances. Dan saya kira sama-sama terhormatnya."

"Jadi saya akan sekali lagi menghormati Pak Prabowo, Mas Gibran untuk memutuskan kabinetnya, jadi alangkah baiknya kalau kita, saya setidaknya di luar," jelas Ganjar.

PDIP Siap Menjadi Oposisi ataupun Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tergantung Keputusan Megawati

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan Basarah setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Namun, Basarah menegaskan, mengenai sikap partai akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.