Mirip Negara Eropa! Inilah Tempat Pengelolaan Air Bersih Siap Minum di Cilegon

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Tajudin

TRIBUNBANTEN.COM, KOTA CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon bersama Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Kemenkes RI meresmikan Pengelolaan Air Minum Sehat Aman Berbasis Masyarakat (PAMSA-BM), pada Selasa (30/4/2024).

Lokasi PAMSA-BM berada di Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten

Peresmian tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) sekaligus Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian bersama Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu.

Serta didampingi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI, Arif Sumantri, Ketua DPRD Cilegon Isro Mi'raj, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta beserta jajaran forkopimda Kota Cilegon.

Baca juga: FOTO-foto Ribuan Penonton Timnas vs Uzbekistan Tumpah Ruah di DPRD Banten, Alun-alun Lebak & Cilegon

Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian menyampaikan alasan PAMSA-BM dibangun di Kota Cilegon, bermula dari adanya MoU kerjasama antara AKKOPSI dengan HAKLI pada November 2023 lalu.

"Kami (dari AKKOPSI,-red) sudah realisasikan beberapa waktu lalu dan di bulan Desember di Minahasa Tenggara dan hari ini alhamdulillah bisa terealisasi di Kota Cilegon," ujarnya usai melakukan peresmian, Selasa (30/4/2024).

Helldy menyebut, Kota Cilegon menjadi kota kedua se-Indonesia yang telah memiliki PAMSA-BS setelah Kota Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Peresmian ini dilakukan hari ini berbarengan dengan Peringatan Hari Air Sedunia.

"Tujuannya adalah dalam rangka meminum air yang sehat, sesuai standarisasi dari Kemenkes di mana nanti ini akan disalurkan di wilayah sekitar sini," ujaranya.

Helldy berharap, dengan adanya pengelolaan air bersih menjadi air minum sehat dan aman ini bisa tersalurkan ke masyarakat.

Karena selain bisa lebih hemat, kata Helldy, masyarakat tidak harus memasak air bersih.

"Nanti bisa tinggal di minum dan bisa tersalurkan ke daerah sini. Nanti kita bekerjasama dengan HAKLI, asosiasi isi ulang lainnya, tentang perawatan, untuk konsultasi dan lain sebagainya, supaya bisa lebih aman dan nyaman, dalam rangka air tersebut bisa diminum," tandasnya.

Baca juga: Punya Aset 14 Bidang Tanah Rp8,4 M, Segini Total Harta Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti di LHKPN

Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kemenkes RI, Maxi Rein Rondonuwu mengapresiasi HAKLI, lantaran telah menghadirkan inovasi yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Karena ini sudah seperti negara maju, kita kalau ke eropa tidak perlu beli, tapi langsung minum dari bahan seperti ini yang saat ini sudah terjadi di Kota Cilegon," ungkapnya.

Secara nasional, kata dia, di Indonesia baru ada dua akses air bersih yang betul-betul berbasis masyarakat.

Ia berharap program tersebut bisa direplikasi secara bertahap ke seluruh Indonesia.

"Ini contoh kedua, pertama di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, dan dalam waktu beberapa bulan langsung dibangun kembali di Kota Cilegon," ungkapnya.

Meski kota Cilegon menjadi kota kedua dalam pengelolaan air bersih menjadi air siap konsumsi berbasis masyarakat.

Namun PAMSA-BM di Kota Cilegon dinilai lebih komplit dibandingkan dengan yang ada di Minahasa Tenggara.

"Tentu kami dari Kementrian Kesehatan atau pemerintah pusat akan mendorong terus, bekerja sama dengan akopsi dan terutama hakli untuk kita membuat di semua center di nusantara," ungkapnya.

Baca juga: Punya Aset 14 Bidang Tanah Rp8,4 M, Segini Total Harta Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti di LHKPN

Sedangkan Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI, Arif Sumantri menambahkan bahwa sebelumnya air yang dikelola baru sebatas air bersih, namun belum sehat dan aman.

"Sehingga dengan dibangunnya fasilitas laboratorium, sekaligus instalasi suplay, diharapkan air bersih itu, sesuai dengan standar kualitas dengan perpenkes itu bisa langsung diminum," ungkapnya.

Disampaikan Arif, secara bertahap pihaknya telah menyediakan mobil untuk mendistribusikan ke masyarakat dalam bentuk layanan pergalon.

Tentunya, harga yang ditawarkan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan air kemasan lainnya.

Di mana biaya tersebut dibebankan untuk partisipasi masyarakat dalam perawatan.

"Ke depan pengelolaan bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, hakli dan akkopsi, lalu LKMD dan hal-hal yang berkaitan DKM. Ini seyogyanya gratis, tapi nanti ada partisipasi, pergalon sekitar Rp 2 ribu. Itu pun sebagai pesan dari masyarakat dan untuk masyarakat kembali," ungkapnya.