Kuota PPDB SMA Negeri di Banten 2024: Zonasi, Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua, dan Prestasi

TRIBUNBANTEN.COM - Berikut ini informasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banten 2024 SMA/SMK.

Pemerintah Provinsi Banten membuka pendaftaran PPDB Banten 2024.

PPDB Banten 2024 dibagi menjadi empat jalur

Yaitu

Zonasi

Afirmasi

Perpindahan Tugas Orang Tua

Prestasi Akademik

Baca juga: Buruan Daftar! 3 Program Beasiswa PPDB Banten 2024, Ada Peluang Biaya Gratis hingga Lulus

Untuk jadwal, jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orangtua dilaksanakan pada 19-23 Juni 2024.

Pendaftaran dilakukan secara online.

Pihak sekolah menyediakan help desk bagi yang mengalami kendala teknis.

Sementara itu, jalur prestasi akademik dilaksanakan mulai 1-5 Juli 2024.

Sementara non akademik pada 30 Juni-2 Juli 2024

Kuota PPDB Banten 2024

Adapun kuota PPDB Banten 2024, yaitu

SMA

50 persen jalur zonasi

30 persen jalur prestasi

15 persen jalur afirmasi

5 persen jalur perpindahan orang tua

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan agar tidak terjadi penumpukan pendaftaran, zonasi dibagi per kabupaten atau kota hingga kecamatan.

"Untuk sekolah di perbatasan, hal ini telah diatur dalam jalur zonasi, sehingga mereka tetap bisa mendaftar," ujarnya.

Program Beasiswa PPDB Banten 2024

Berikut ini tiga program beasiswa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banten 2024.

Program beasiswa itu dapat dimanfaatkan bagi calon siswa baru di tahun ajaran 2024-2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mencoret calon peserta yang menitip atau menumpang di Kartu Keluarga (KK) untuk jalur zonasi.

Selain itu, untuk jalur afirmasi tak diberlakukan lagi syarat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kelurahan/desa.

"Yang boleh itu PIP, KIP, dan PKH yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,-red)" ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani

3 Program Beasiswa PPDB Banten 2024

PIP

KIP

PKH

Baca juga: SMPN 5 Kota Cilegon Buka Posko Pelayanan PPDB 2024 untuk Masyarakat yang Terkendala Pendaftaran

PIP

PIP atau Program Indonesia Pintar dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung

Penerima PIP

Peserta Didik pemegang KIP

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan
pertimbangan khusus seperti:

Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan

Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera

Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan

Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam

Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah

Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

KIP

KIP merupakan penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. KIP akan diberikan kepada peserta didik hasil pemadanan Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

KIP merupakan kartu identitas yang digunakan para penerima dana PIP.

Saat ini, KIP sudah berbentuk digital dan dapat diperoleh melalui sekolah dengan mengakses aplikasi SIPINTAR.

Namun, tidak semua peserta penerima PIP memiliki KIP. Kartu ini hanya bisa didapatkan para penerima PIP yang berasal dari hasil pemadanan Dapodik dengan DTKS Kemensos.

Meski begitu, dana PIP tetap akan diberikan kepada seluruh penerima PIP yang sudah ditetapkan.

Jika pemilik KIP masih terdaftar dalam DTKS dan ditandai layak PIP, maka penerima KIP akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan PIP.

Selain itu, istilah KIP atau lebih tepatnya KIP Kuliah Merdeka juga merujuk pada bantuan PIP yang ditujukan khusus untuk lulusan SMA, SMK, atau sederajat dari keluarga kurang mampu.

Program ini digagas agar para lulusan tersebut memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas terungkap bahwa PIP dan KIP berbeda. PIP merupakan program dana bantuan pendidikan yang digagas Kemendikbudristek. Sedangkan, KIP adalah kartu identitas yang dimiliki peserta didik PIP dan bantuan PIP untuk para lulusan SMA/SMK sederajat.

Untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan dari pemerintah, siswa dapat mendaftarkan diri pada DTKS Kemensos untuk mendapatkan KIP.

Selanjutnya, siswa dapat mendaftarkan KIP-nya ke dalam program PIP.

PKH

Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH.

Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.

Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86 persen dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016).

Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019.

PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya.

PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8 persen.

Besaran Nominal Bantuan Program PKH

Anak sekolah (SMP): Rp375.000 per tahap.

Anak sekolah (SMA): Rp500.000 per tahap.

PKH