Ini 15 Tuntutan Anak-anak Banten yang Dibacakan di Depan Pj Gubernur Al Muktabar
Duta anak dari delapan kabupaten dan kota membacakan 15 tuntutan itu di depan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Penulis: Ade Feri | Editor: Agung Yulianto Wibowo
12. Mendukung pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Perkawinan Anak
13. Mengoptimalkan layanan konsultasi keluarga
14. Menyosialisasikan kesehatan mental guna menjaga psikologis anak
15. Memberikan edukasi seksual kepada anak
Baca juga: Anak-anak Putus Sekolah di Cilegon Kini Bisa Sekolah: Gerakan Sekole Maning Lur
Al Muktabar mengaku mendukung permohonan anak-anak Banten dalam mewujudkan cita-cita.
"Sebagai orang tua tentu akan turut serta memandu anak-anak, karena mereka ini adalah aset bangsa," ujarnya.
Menurut Al Muktabar, poin 9-15 tuntutan anak-anak Banten adalah hak yang harus dipenuhi.
Pemerintah akan menjadikan permohonan tersebut sebagai basis perencanaan pembangunan daerah di Banten.
"Saya berharap kepada seluruh bupati/wali kota agar bersama-sama komitmen, dan saling bahu membahu untuk memberikan hak dan inovasi pada anak," katanya.
Hal tersebut sebagai wujud persiapan dari pemerintah dalam menyambut puncak bonus demografi pada 2030.
Baca juga: Gramedia Luncurkan Program Donasi Paket Belajar, Sumbangan bagi Anak-anak yang Membutuhkan
"Pada waktunya anak-anak ini akan memimpin perkembangan dunia, dan kita juga akan menuju 2045 sebagai Indonesia emas," ucapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Siti Maani Nina, mengatakan 15 poin yang disuarakan anak-anak Banten sebenarnya sudah diterapkan di Banten.
"Namun, perlu dilakukan secara lebih masif lagi dan menjangkau hingga ke pelosok daerah," ujarnya.
Nina juga menyebut beberapa program yang telah dilakukan, untuk pemenuhan hak-hak anak.
"Program nyata seperti ruang terbuka hijau yang merupakan hak pemenuhan anak, kemudian ruang belajar dan kegiatan bermain diskusi itu hak anak sudah berjalan," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.