Demo Kawal Putusan MK

Mahasiswa Banten Bergerak Lawan 'Pembegalan' Putusan MK oleh DPR, Blokir Jalan Utama Kota Serang

Aliansi Mahasiswa, Pemuda untuk Rakyat (Ampera) Banten melakukan aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kota Serang, Kamis (22/8/20

Tayang:
Penulis: Engkos Kosasih | Editor: Ahmad Haris
Kolase Tribun Banten/Engkos
Aliansi Mahasiswa, Pemuda untuk Rakyat (Ampera) Banten melakukan aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di pusat Kota Serang, Kamis (22/8/2024). 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Aliansi Mahasiswa, Pemuda untuk Rakyat (Ampera) Banten melakukan demo, atau aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Kota Serang, Provinsi Banten, Kamis (22/8/2024).

Pantauan TribunBanten.com, mahasiswa dari pelbagai organisasi tersebut melakukan unjuk rasa di lampu Merah Ciceri di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Serang.

Titik kumpul aksi dimulai di UIN SMH Banten pada pukul 14.00 WIB.

Baca juga: BREAKING NEWS! Pagar Gedung DPR RI Berhasil Dijebol Demonstran

Kemudian mereka berjalan kaki ke lampu merah Ciceri untuk melakukan unjuk rasa.

Mahasiswa secara bergantian melakukan orasi protes, atas sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden Jokowi yang membegal putusan MK, tentang ambang batas pencalonan (Threshold) Pilkada 2024.

 

 

Salah satu orator aksi, Dadang mengatakan, aksi tersebut untuk melawan 'pembegalan' putusan MK oleh DPR dan Presiden Jokowi.

Sebab DPR hanya akan menerapkan sebagian putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah pada rancangan perubahan Undang-undang Pilkada.

"Kita turun ke jalan karena marah pada DPR, Presiden dan kroni-kroninya," teriak Dadang.

Mahasiswa menilai, demokrasi di Indonesia makin bobrok di era pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan putusan MK yang sudah final akan dirusak demi kepentingan sepihak.

"Indonesia sedang tidak baik-baik saja, para pengusaha berbuat seenaknya. Demokrasi dirusak, rakyat dibodohi."

Baca juga: Ketum PDIP Megawati Senggol Anies soal Dukungan di Pilgub Jakarta 2024: Mau Gak Nurut?

"DPR seharusnya mereka mendengar aspirasi atau pendapat dari rakyat, tapi nyatanya tidak mendengarkan rakyat," sambung Dadang.

Sementara orator lainnya, Abroh mengaku resah dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang dibuat kacau oleh DPR. 

"Bubarkan saja DPR jika tidak menghadirkan demokrasi sejati di Indonesia," katanya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved