Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pemkot Cilegon Mulai Susun Raperwal

Mulai dari santunan kematian, santunan cacat, beasiswa untuk anak serta santunan putus bekerja.

Sejauh ini, Faruk menyebut pada tahun 2024 Pemerintah Kota Cilegon telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. 

Proteksi itu diberikan kepada 17.000 pekerja rentan dan pekerja informal melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024.

"Seperti ketua RT atau RW, kader, adhoc KPU, adhoc Bawaslu, nelayan, tenaga kebersihan DLH dan linmas," jelasnya. 

Adapun rinciannya yaitu sebanyak 1.528 orang diberikan kepada RT dan RW, 2.650 kader, 11.658 adhoc KPU, 1.363 adhoc Bawaslu, 332 nelayan, 61 tenaga kebersihan DLH dan 1.593 linmas. 

"Saat ini universal coverage jamsostek tahun 2024 ini sudah mencapai 53 persen naik 6 persen dari tahun lalu” ucapnya. 

Sementara itu, khusus untuk adhoc KPU dan Bawaslu saat ini iuran BPJS ketenagakerjaan sudah tidak lagi dibayarkan oleh Pemkot Cilegon. 

Hal itu seiring dengan usainya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sedangkan untuk Pilkada 2024, kata Faruk, KPU sudah menganggarkan tersendiri.

“Saat ini tersisa sekitar 6.207 orang yang dibiayai Pemkot Cilegon untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan," katanya. 

Baca juga: Daftar Nama Agen Perisai Terbaik BPJS Ketenagakerjaan se-Serang Raya

Faruk juga menyampaikan bahwa sejauh ini, jumlah klaim peserta BPJS ketenagakerjaan yang dibiayai melalui APBD Kota Cilegon sudah mencapai Rp 790 juta. 

Sedangkan jumlah iuran yang diterima BPJS ketenagakerjaan baru mencapai Rp 480.457.660,.

“Kalau kita lihat jumlah iuran versus klaim, iuran kita masih minus 200 juta lebih” tutupnya.