Diduga Terkait Demurrage Beras, Bayu Krisnamurthi Dicopot dari Dirut Bulog, Siapa Menyusul?

TRIBUNBANTEN.COM - Bayu Krisnamurthi dicopot dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.

Bayu Krisnamurthi menjabat sebagai Dirut Bulog selama satu tahun.

Namun, selama dia menjabat harga beras tidak turun.

Selain itu, pencopotan Bayu Krisnamurthi diduga terkait Demurrage.

Demurrage adalah biaya yang harus dibayarkan ketika kargo berada di pelabuhan atau terminal lebih lama dari batas waktu yang disepakati. 

Baca juga: Diduga Beras Oplosan Beredar di Lapas Banten

Demurrage merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia ekspor dan impor, terutama dalam pengiriman barang melalui jalur laut.

Dugaan kerugian Rp 294,5 Miliar dalam kasus demurrage ini muncul lantaran impor beras terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap. 

Akibatnya, kasus yang melibatkan Bulog dan Bapanas ini menimbulkan biaya denda di beberapa wilayah kepabeanan tempat masuknya barang impor.

Hingga kini, Arief Prasetyo Adi masih menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Baca juga: KPK Tangani Skandal Demurrage Rp294 Miliar, Pengamat Pertanyakan Transparansi Impor Beras Bulog

Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pencopotan Bayu Krisnamurthi sebagai Dirut Bulog tak lepas dari kasus demurrage impor beras Rp 294,5 miliar. 

Dia menilai kinerja Bulog di bawah kepimpinan Bayu Krisnamurthi jauh dari harapan.

“Memang saya lihat ada kaitan (pencopotan Bayu Krisnamurthi dengan mark up impor dan demurrage beras),”  ujarnya pada Selasa (10/9/2024).

Selain itu, dia menyoroti transparansi di Bulog.

"Belum lagi Bulog selama ini kurang transparan kepada publik terkait dengan kebijakan-kebijakan itu untuk diarahkan penguatan ketahanan pangan itu sendiri," ujarnya.
 
Untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, dia mempertimbangkan posisi Arief Prasetyo Adi dari Kepala Bapanas.

"Peningkatan kinerja terkait ketahanan pangan. Harus mencari kolaborasi sinergitas itu yang ditujukan antara lembaga-lembaga itu,” tambahnya.

KPK Tangani Demuurage Beras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika semua proses penanganan laporan yang masuk penangananannya adalah rahasia.

Termasuk terkait demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar belakangan ini.

“(Semua proses) laporan masuk dan penyelidikan (demurrage Rp 294,5 miliar) sifatnya rahasia. Tapi, secara umum periode penanganan perkara di penyelidikan dapat diputuskan dilanjut ke penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin,(19/8/2024).

Tessa mengungkapkan perkembangan mengenai laporan yang masuk ke KPK akan disampaikan perkembangannya setelah berjalan tiga bulan.

“Berdasarkan kebijakan Pimpinan (KPK) setelah dilakukan penyelidikan selama 3 bulan, dibuat laporan perkembangan penyelidikan,” tegas Tessa.

Baca juga: Siap-siap, Bacagub Banten Arief Wismansyah Bakal Bagi-bagi Ratusan Ton Beras Besok, Ini Lokasinya!

Tessa menambahkan apabila pihaknya belum menemukan bukti-bukti, maka akan dilakukan perpanjangan proses penanganan. Perpanjangan proses penanganan perkara bisa memakan waktu hingga satu tahun.

“Bila masih dibutuhkan waktu untuk mencari bukti permulaan yang cukup maka akan dilakukan perpanjangan,” pungkas Tessa.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.

Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Baca juga: Lokasi Bazar Ramadan di Banten: Diskon Harga Beras hingga 60 persen dari Harga Normal

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah pernah menjelaskan terkait demurrage dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor. Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur dan sebagainya.

"Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” ucap Bayu Krisnamurthi.

Saat ini, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Baca juga: Lokasi Bazar Ramadan di Banten: Diskon Harga Beras hingga 60 persen dari Harga Normal

Dirut Bulog Diganti

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan pada jajaran Direksi Perum Bulog.

Berdasarkan pesan yang beredar, terlihat ucapan terima kasih kepada para Direksi yang tak lagi menjabat di perusahaan logistik tersebut.

Adapun, jajaran Direksi yang diberhentikan adalah Bayu Krisnamurthi yang menjabat kursi Direktur Utama, serta Purnomo Sinar Hadi yang menjabat Direktur Human Capital.

"Keluarga Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog Desember 2023 hingga September 2024," ucap pesan yang beredar, dikutip Senin (9/9/2024).

Bayu menjabat sebagai bos Bulog sejak Desember 2023 lalu, artinya ia menjabat dirut sekitar sembilan bulan.

Sebagai gantinya, Kementerian BUMN menunjuk Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama di Perum Bulog.

Wahyu Suparyono sebelumnya menjabat sebagai Dirut Asabri.

Sementara, Direktur Human Capital ditempati oleh Sudarsono Hardjosoekarto.

Dalam perombakan kali ini, Kementerian BUMN menambah satu kursi jabatan baru yakni Wakil Direktur Utama.

Adapun kursi jabatan tersebut ditempati oleh Marga Taufik.

Tribunnews mencoba mengkonfirmasi Bayu Krisnamurthi terkait perombakan tersebut. Hingga tulisan ini dibuat, Bayu belum merespon.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Baru Sembilan Bulan Menjabat Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi Diganti

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Penanganan Demurrage, Ini Penjelasan KPK