Buntut TPP Dipotong 50 Persen Dipotong Bupati Irna, ASN Pemkab Pandeglang Terpaksa Ngutang ke Pinjol

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terpaksa menggadaikan mobil,  hingga ngutang ke pinjaman online (pinjol).

Penulis: Engkos Kosasih | Editor: Ahmad Haris
Kolase Instagram/@indonesiabaik.id/Net
Ilustrasi ASN Pemkab Pandeglang terlilit Pinjol. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Nasib memilukan dialami oleh Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

Mereka terpaksa menggadaikan mobil, hingga ngutang ke pinjaman online atau Pinjol.

Upaya itu mereka lakukan, untuk menutupi kebutuhan hidup.

Baca juga: NESTAPA ASN di Pandeglang, Gadaikan Mobil hingga Ngutang Pinjol Gegara TPP Dipotong 50 Persen

Pasalnya, tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka dipotong oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

"Temen-temen saya juga banyak yang melakukan pinjaman online," kata ASN yang enggan disebut namanya kepada TribunBanten.com, Senin (16/9/2024).

Pemotongan TPP tersebut tertuang dalam surat Keputusan Bupati (Kepbup) nomor 900.1/Kep. 337-Huk/2024.

Dalam surat dikeluarkan tanggal 8 Juli 2024 itu, TPP di Pandeglang dipangkas sebesar 50 persen.

 

 

Menurut dia, pinjol menjadi solusi untuk menutupi kebutuhan setelah sejumlah ASN melakukan pinjaman serupa ke bank pemerintah.

"Karena kan udah pinjam juga ke BPR, BJB. Jadi itu alasan pinjam online," katanya.

ASN lainnya mengaku telah menggadaikan mobil untuk menutupi kebutuhan anak kuliah di luar Pandeglang.

"Kalau mobil digadaikan udah lama, karena awal tahun ini TPP itu telat dibayar hingga berbulan-bulan, nah sekarang malah dipotong," ungkapnya.

Baca juga: Menkominfo Sebut Judi Online dan Pinjol Ilegal Bak Adik Kakak: Dua-duanya Sikat

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menjelaskan pemotongan itu menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Kata Fahmi, selama ini Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan anggaran sekitar Rp 16 miliar per bulan untuk membayar gaji dan tunjangan para pegawai.

"Tahun ini kita banyak pengeluaran, PAD kita belum maksimal sehingga kita harus benar-benar mengatur keuangan," katanya.

Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved