Kemenkum Siap Terapkan Sistem Merit secara Konsisten, Menkum: Tidak ada Istilah Orang Dekat Menteri

TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta kepada seluruh pimpinan tinggi di Kementerian Hukum (Kemenkum) untuk berkolaborasi dan membangun sistem kerja transparan.

Perubahan dan transformasi yang terjadi di Kemenkum menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Saya menekankan kepada Saudara untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi karena itu kunci sukses kerja kita," katanya saat melantik pimpinan tinggi pratama Kemenkum di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (18/11/2024).

Baca juga: Pimpin Apel Pagi, Kadiv Administrasi Kemenkumham Banten: Saya Ingatkan ASN Harus Netral

Supratman mengatakan Kemenkum akan menerapkan sistem merit secara konsisten untuk melihat kompetensi yang dimiliki seluruh jajaran.

Sehingga pemangku jabatan disesuaikan dengan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Saya tekankan tidak akan ada istilah orang dekat menteri. Seluruh pegawai di Kemenkum tidak perlu lagi takut kompetensinya tidak terlihat," ujarnya.

Menurut Supratman, seluruh jenjang kepangkatan dan promosi akan berbasis pada kinerja.

Selain sistem merit, Supratman beserta jajaran juga sudah sepakat membentuk beberapa sistem lainnya.

Sistem itu di antaranya menerapkan tour of duty yang memungkinkan jajaran di Kemenkum untuk dapat ditugaskan di seluruh pelosok Tanah Air sehingga bisa memiliki pengalaman yang cukup untuk mengetahui masalah dan melayani masyarakat.

“Kami sudah sepakat untuk membangun sistem rolling yang bertujuan agar seluruh jajaran di Kemenkum dapat mengetahui berbagai kondisi di segala medan dan dapat menyerap aspirasi publik terkait pelayanan,” ucapnya.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Saksikan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum

Menkum juga menekankan pimpinan tinggi di lingkungan Kemenkum untuk mengontrol proses kerja yang dilakukan.

Hal ini dilakukan dengan menerapkan sistem laporan bulanan yang berisi evaluasi dan monitoring pekerjaan.

"Saya juga meminta kepada seluruh para pejabat yang baru dilantik untuk wajib memberikan laporan setiap bulan kepada menteri, wakil menteri, inspektorat jenderal, dan sekretaris jenderal sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan kepada publik,” kata pria asal Sulawesi ini.

Supratman meminta agar sistem ini bisa segera diimplementasikan seluruh jajaran sehingga Kemenkum dapat menjadi sebuah lembaga yang transparan.

Baca juga: FOTO-foto Pemindahan 40 Napi ke Nusakambangan, Dikawal Personel Brimob dan Tim Kemenkumham Banten

“Kemenkum adalah organisasi yang besar. Ini menjadi tugas bersama untuk menjalankan roda organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya harap Kementerian Hukum dapat menjadi lembaga yang transparan dan diakses oleh publik,” ujarnya.

Berdasarkan surat nomor SEK-KP.03.03-524 tentang Undangan Menghadiri secara langsung Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kemenkum, melampirkan sejumlah 49 nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik.

Mereka ditempatkan ke berbagai posisi sebagai kepala biro, sekretaris Direktorat Jenderal, sekretaris badan, direktur, kepala pusat, dan kepala kantor wilayah.