Tanggapi Penolakan Warga soal Pembangunan TPST di Cileles, Kades Bilang Begini

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Empat Kepala Desa di dua Kecamatan Cileles dan Cikulur, buka suara terkait warga yang menolak keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) regional Banten di Kecamatan Cileles. 

Antara lain, Kepala Desa Doroyon dan Kepala Desa Gumuruh, Kecamatan Cileles. 

Sedangkan dua Desa terdampak, Kepala Desa Pasirgintung dan Kepala Desa Muaradua Kecamatan Cikulur. 

Baca juga: Alasan Warga di Empat Desa Tolak Pembangunan TPST Regional di Cileles

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal membangun Tempat Pembuangan Sampah (TPST) regional di Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, dengan luas lahan sekitar 150 hektar tanah perhutani.

Kepada TribunBanten.com, Kepala Desa Doroyon, Suryadi mengaku masih belum mengetahui kepastian terkait rencana TPST itu. Baik dari pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kabupaten Lebak. 

Sehingga, pihaknya juga belum bisa memberikan sosialisasi atau tanggapan kepada warganya yang menolak. 

"Artinya kami juga masih bingung mau ngasih penjelasan ke masyarakat. Bahkan saya belum bisa menyatakan menolak ataupun tidak nya, karena bingung," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/12/24). 

Ia mengaku, bahwa Desa Doroyon masih mengikuti terkait rencana pembangunan TPST di wilayahnya. 

"Jadi kami masih mengikuti terkait rencana itu, karena dampak buruk dan negatifnya itu," ucapnya. 

"Kalau informasi warga yang menolak saya tau, cuma kalau secara sikap saya masih bingung," sambungnya. 

Kepada TribunBanten.com, Kepala Desa Gumuruh, Farlan mengaku masih bingung terkait keberadaan TPST itu. 

Sebab, pihak Desa belum menerima sosialisasi rencana pembangunan TPST yang berada di wilayahnya. Baik dari pemerintah Provinsi Banten maupun Kabupaten Lebak.

"Jadi kami belum ada sosialisasi kepada masyarakat, karena pihaknya juga belum mendapatkan kepastian dari Pemvrop Banten ataupun Pemkab Lebak," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/12/24). 

"Karena berdirinya saya sebagai kepala desa, maka saya juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan dampak buruk dan negatifnya kepada masyarakat," sambungnya. 

Menurutnya, ada dua RT di Desa Gumuruh yang akan terkena dampak dengan keberadaan TPST tersebut. 

"Jadi hanya dua RT yang terkena dampak. Tapi untuk sikap, saya masih bingung. Yang jelas kami bersama masyarakat," ujarnya. 

"Tambah lagi tanah yang digunakan untuk TPST itu milik pemerintah dan yang membutuhkannya juga pemerintah. Jadi bingung juga," tambahnya. 

Baca juga: Rencana Pembangunan TPST Regional di Lebak Belum Bisa Terwujud 2024, Berikut Alasannya!

Kepada TribunBanten.com, Kepala Desa Muaradua, Jumardi menyampaikan bahwa, dari tahun 2023 masyarakat Desa Muaradua sudah menolak rencana pembangunan TPST di wilayahnya. 

"Waktu itu ada tiga orang tim konsultan yang datang ke desa, cuma kami tolak," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/12/24). 

Bukan, dirinya mengaku akan tetap ikut menolak bersama masyarakat soal keberadaan TPST. 

"Masa iya kami dipilih masyarakat, kami tidak ikut sama mereka menolak. Karena dampaknya akan kemana-mana," ucapnya. 

Kepada TribunBanten.com, Kepala Desa Pasirgintung, Budi mengaku akan ikut bersama warganya untuk sama-sama menolak pembangunan TPST. 

Dikarenakan bakal banyak dampak yang ditimbulkan, terutama lingkungan dan kesehatan kepada masyarakat. 

"Sebagai kepala desa, saya akan ikut dengan masyarakat menolak keberadaan TPST jika memang dampaknya itu kemasyarakat," katanya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/12/24). 

Ia mengaku, pihaknya belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait rencana pembangunan TPST itu. 

"Belum pernah dapat info itu. Bahkan sekarang kami juga nunggu sosialisasi itu," ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Saat ditemui TribunBanten.com, empat warga dari perwakilan empat Desa menolak keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) itu. 

Empat warga yang menolak antara lain, warga Desa Doroyon, warga Desa Gumuruh, Kecamatan Cileles. 

Sedangkan dua warga Desa terdampak TPST yang juga ikut serta menolak, warga Desa Pasirgintung dan warga Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur. 

Kepada TribunBanten.com, Sarif Hidayat warga kampung Pasirlame, Desa Gumuruh, Kecamatan Cileles, mengaku menolak keras dengan keberadaan TPST itu di wilayah. 

Sebab, banyak efek yang akan diterima warga setempat terkait TPST itu, salah satunya adalah kesehatan dan lingkungan.

Apalagi, jarak lokasi TPST sangat dekat dengan rumahnya yang hanya berjarak sekitar 30 cm. 

"Jadi kami sangat menolak keberadaan TPST, karena jarak kampung kami dan lokasi pembuangan itu sangat dekat," katanya, saat ditemui di rumahnya, Minggu (1/12/24). 

"Tambah lagi, efek nya itu nantinya akan berdampak kepada kesehatan, lingkungan dan juga air bersih," sambungnya.

Tidak hanya itu, kata Syarif, sawah miliknya juga akan terdampak ketika TPST ada.

"Banyak sawah warga, bahkan sawah saya nempel banget sama lahan perhutani. Dan ini pasti akan berdampak ke kami," katanya. 

Syarif mengaku, belum mendapatkan informasi terkait adanya sosialisasi yang dilakukan Pemvrop Banten, Pemkab Lebak dan juga Pemdes. 

Baca juga: Pemkab Serang Bangun TPST Rp 4,5 Miliar, Demi Kurangi Produksi Sampah 40 Ton/Hari di Kecamatan Kibin

"Kami belum dapet info sosialisasi dari pihak manapun. Bahkan soal pembangunan jalan juga kami tidak tau, tiba-tiba dibangun saja," ucapnya. 

"Intinya, kami tetap menolak," sambungnya.

Kepada TribunBanten.com, Tarmin, warga Kampung Karoya, Desa Doroyon, Kecamatan Cileles, mengatakan lokasi TPST dengan perkampungan warga sangat dekat, yang hanya berjarak 200 meter. 

"Jadi saya sebagai warga menolak dengan adanya TPST di wilayah kami. Karena lokasinya sangat dekat. Belum lagi dampaknya itu akan ke mana-mana nantinya," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Misalnya kesehatan, kenyamanan lingkungan. Mendingan kalau dibangun perusahaan yang lain, ini mah sampah yang ada nantinya," sambungnya. 

Bahkan, kata Tarmin, warga Karoya juga sudah melakukan aksi unjuk rasa menolak keberadaan TPST di lokasi itu. 

"Waktu pagi kita demonya menolak rencana pembangunan TPST di wilayah kami," katanya. 

Tamrin mengaku, bahwa masyarakat belum mendapatkan informasi terkait sosialisasi rencana pembangunan TPST itu. 

"Tidak ada sosialisasi dari manapun, tiba-tiba ada pembangunan akses jalan TPST saja," ucapnya. 

Seharusnya, lanjut Tarmin, Pemvrop Banten, Pemkab Lebak dan Pemdes, melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak kejebak. 

"Nah ini mah kan tau-tau sedang penggarapan saja. Tapi awalnya kami tidak tau" ujarnya. 

Kepada TribunBanten.com, Suntama, warga Kampung Pasir Awi, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, mengaku keberatan dengan adanya TPST yang tidak jauh dari rumahnya. 

"Tentu saya menolak, karena dampaknya ini pasti kemana-mana. Apalagi baunya pasti ke permukiman warga," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Iya aja kalau baru-baru mah biasa aja, cuma kedepannya pasti banyak," sambungnya. 

Baca juga: TPST Margatirta di Lebak Jadi Solusi Pembuangan Sampah DKI dan Banten, Berdiri di Lahan 150 Hektar

Menurut Suntama, penolakan tidak hanya dirinya saja, melainkan masyarakat yang lain juga ikut sama-sama menolak.

"Memang bukan saya saja yang menolak, tapi hampir semuanya juga menolak," ujarnya. 

Suntama mengaku, belum mendapatkan informasi terkait wacana awal pembangunan TPST.

"Jadi kita gak tau awalnya, tiba-tiba mau dibangun saja, tanpa adanya sosialisasi dari pihak manapun itu," ucapnya. 

Kepada TribunBanten.com, Nuni Saputra, warga Kampung Cikalahang, Desa Pasirgintung, Kecamatan Cikulur,  mengatakan bahwa warga kampung Cikalahang sepenuhnya menolak TPST tersebut. 

Sebab, banyak contoh yang ada di beberapa daerah terkait TPST yang tidak sesuai dengan rencana nya. 

"Kawatir hanya kamuflase doang, karena rencana awal masyarakat tidak diberi tau, kemudian sosialisasi kami belum pernah denger juga. Tiba-tiba ada pembangunan akses jalan saja," katanya, Minggu (1/12/24). 

"Ya intinya kami sebagai warga menolak TPST yang ada di Cileles itu," tambahnya. 

Menurut Nuni, keberadaan TPST yang ada di Cileles akan berdampak ke permukiman warga, lantaran lokasinya juga tidak terlalu jauh. 

"Pokonya ini pasti kemana-mana dampaknya, baik ke lingkungan, kesehatan dan juga air bersih," ujarnya.