Perkebunan Diduga Jadi Biang Kerok Warga Lebak Terjebak Kantong Kemiskinan, Ini Sebaran Wilayahnya

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak, Eka Darma menyebutkan beberapa wilayah Kecamatan di Lebak yang terdapat kantong kemiskinan. 

Di antaranya, Kecamatan Cimarga, Muncang, Sobang, Banjarsari, Gunung Kencana dan Wanasalam.

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Lebak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rangkasbitung.

Baca juga: Warga Miskin di Lebak Capai 120 Ribu, Dinsos: Masih Cukup Tinggi di Banten 

Kabupaten ini dikenal sebagai wilayah terluas di Provinsi Banten, dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan.

Eka mengatakan, dari beberapa wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, paling banyak bekas perkebunan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perkebunan zona Taman Nasional Gunung Halimun Salah (TNGHS). 

"Jadi kantong kemiskinan ini secara peta keliatannya di zona tengah, karena bekas perkebunan PTPN dan zona TNGHS," katanya, Rabu (13/8/2025).

"Kalau di daerah selatan itu Wanasalam, karena daerah pesisir dan kebanyakan nelayan buruh. Saya pernah kesana, ada satu kampung rumahnya juga sangat memperihatinkan," sambungnya. 

Eka menjelaskan, lahirnya kantong kemiskinan di wilayah tertentu, lantaran kebanyakan menjadi kuli perkebunan.

Terlebih, tambah Eka, pola hidup itu diciptakan penjajah dengan gaya peodal.  

"Makanya kemiskinannya itu bersifat struktural dan terlembaga. Karena ada tradisi kebiasaan dan aturan pihak perkebunan, pada akhirnya membatasi mereka untuk pendidikan, termasuk dunia luar," jelasnya. 

Nah, pada akhirnya ada keterbatasan kemampuan dan ekonomi. Terus mereka punya anak, kawin lagi dengan anak buruh lagi, punya cucu. Dari situlah melingkar, dan itu yang disebut rantai kemiskinan," sambungnya. 

Menurut Eka, untuk melepaskan kemiskinan di wilayah tersebut, diperlukan adanya akses pembangunan, sehingga dapat menopang perputaran ekonomi. 

Baca juga: Kemenkum Tegaskan Pengunjung Restoran Tak Akan Dibebani Royalti, Menkum Supratman: Enggak Usah Resah

"Salah satunya adalah mempermudah akses mereka,  terutama pendidikan. Misalnya infrastruktur jalan, pasar, kemudian transportasi dan lain-lainnya," ujarnya.