ESDM Sebut Galian Tanah di Mekarsari Lebak Ilegal, Pengusaha Malah Laporkan 7 Warga ke Polda Banten

"Kami bingung, lah kok bisa kami yang dilaporkan pihak pengusaha, gara-gara demo," katanya. 

"Padahal mereka buat jalan lingkungan kami rusak," sambungnya. 

Tidak hanya itu, dirinya juga sudah meminta bantuan kepala Desa Mekarsari.

"Katanya mau memediasi kami dengan pihak pengusaha."

"Cuma dia bilang bahwa pihak pengusaha sudah banyak dirugikan," ungkapnya. 

TribunBanten.com, sudah berupaya untuk meminta keterangan dan tanggapan dari kepala Desa Mekarsari, namun sudah dua kali mendatangi rumahnya tidak ditemukan. 

Tribun Banten juga sudah berupaya menghubungi Kades Mekarsari melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, tetapi tidak aktif.

Perlu diketahui, warga dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penghasutan, dan kekerasan terhadap orang dan barang sesuai Pasal 160 dan/atau Pasal 170 KUHP.

Jawaban Polda Banten

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Heriyanto mengatakan, pemanggilan terhadap 7 orang warga Desa Mekarsari tersebut untuk mengklarifikasi, terkait apa yang dilaporkan oleh pihak tambang.

Didik membantah jika pemanggilan tersebut merupakan intimidasi, buntut aksi yang dilakukan oleh warga terhadap tambang galian merah tersebut.

"Tidak ada intimidasi, kita hanya menjalankan prosedur. Karena warga itu dilaporkan, salah kalau tidak dilakukan pemanggilan," kata Didik melalui sambungan telepon.

Dinas ESDM Provinsi Banten Sebut Galian Tanah di Kampung Papango Citeras Desa Mekarsari Ilegal, Pengusaha Wajib Dipidana!

Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten, Deri Dariawan menilai, pemilik tambang di Kampung Papango Citeras, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak bisa dipidana.

Menurut Deri, alasan pemilik tambang tanah merah tersebut bisa dipidana karena tidak memiliki izin pertambangan dari pemerintah.