Pemakzulan Yoon Suk Yeol dari Kursi Presiden Korea Selatan Jadi Sorotan Korut, Apa Reaksinya?

Dalam laporan tersebut, media Korea Utara ini mengeklaim bahwa pemimpin mereka, Kim Jong-un, telah menekankan stabilitas politik dan keunggulan kelembagaan di Korea Utara. 

Apa Kritik yang Diajukan Terhadap Demokrasi Korea Selatan? 

Laporan Rodong Sinmun menyoroti kritik terhadap sistem demokrasi Korea Selatan yang dianggap semakin tidak stabil. 

Media tersebut mengeklaim bahwa meskipun Korea Selatan mengeklaim sebagai negara demokrasi liberal, situasi terkini menunjukkan kegagalan dalam sistem tersebut. 

Ini menjadi argumen bagi Korea Utara untuk membandingkan situasinya yang stabil dengan kekacauan yang terjadi di Seoul. 

Bagaimana Respons Yoon Suk Yeol terhadap Pemakzulan? 

Tim hukum Yoon Suk Yeol menyatakan bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuknya adalah ilegal dan tidak sah. 

Pihak kepolisian, di sisi lain, memberikan peringatan bahwa jika Pasukan Pengamanan Presiden atau pendukung Yoon mencoba menghalangi proses penangkapan, mereka akan dikenakan tindakan hukum. 

Yoon memiliki kekebalan presiden yang biasanya melindunginya dari penuntutan, tetapi kekebalan ini tidak berlaku untuk tuduhan serius seperti pengkhianatan atau pemberontakan, yang terkait dengan deklarasi darurat militer yang dilakukannya pada 3 Desember. 

Apa yang Terjadi Selanjutnya di Sidang Mahkamah Konstitusi? 

Kebuntuan antara tim penyidik dan Pasukan Pengamanan Presiden terus berlangsung. 

Meskipun Yoon Suk Yeol telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak investigasi memutuskan untuk menunda pelaksanaan surat perintah penahanan pada 31 Januari 2025, setelah terjadi kebuntuan dengan pasukan kepresidenan. 

Sidang Mahkamah Konstitusi yang akan datang akan menentukan nasib Yoon—apakah ia akan dicopot dari jabatannya atau diizinkan untuk kembali.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Reaksi Korea Utara Terhadap Pemakzulan Yoon Suk Yeol"