Andra Soni Pastikan Visi Misinya Diakomodir APBD Banten Tahun 2025, Salah Satunya Sekolah Gratis

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Gubernur Banten terpilih, Andra Soni mengaku tak memiliki program 100 hari kerja, karena APBD tahun 2025 telah ditetapkan DPRD dan Penjabat Gubernur Banten.

"Pemprov Banten telah menetapkan APBD, saat kami masuk sebagai gubernur. Tentu kami harus menghormati penetapan APBD yang telah ditetapkan," kata Andra kepada wartawan di KPU Banten, Kamis (9/1/2025).

Kendati demikian, ia memastikan visi misinya diakomodir Anggaran APBD  Banten tahun 2025. 

Baca juga: Andra-Dimyati akan Rekonsiliasi dengan Airin-Ade untuk Membangun Banten

Salah satu visi misi yang diakomodir dalam APBD Banten 2025 tersebut yakni program sekolah gratis. 

"Tapi alhamdulillah berdasarkan komunikasi kami, beberapa program telah diakomodir di APBD," katanya.

Anda juga memastikan akan mengisi jabatan 14 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong di Pemprov Banten berdasarkan open bidding bukan selera.

"Sesuai mekanisme, kalau sesuai selera itu gak masuk mekanisme. Insyallah kami akan memberikan kesempatan pada seluruh pegawai yang memiliki kompetensi dan integritas," ungkapnya.

Sebagai informasi Pemprov Banten telah menganggarkan anggaran sebesar Rp144 miliar di APBD tahun 2025, untuk program sekolah gratis khusus swasta.

Kepala Dindikbud Banten, Tabrani mengatakan pelaksanaan sekolah swasta gratis tersebut mulai berlaku tahun ajaran 2025-2026 yang dikhususkan untuk kelas X atau 1 SMA/SMK.

Baca juga: Kapolres Lebak AKBP Herfio Zaki Diminta Warga Mekarsari Tuntaskan Laporan Galian Tanah Ilegal

"Kita akan mulai di tahun pelajaran baru, anggaranya sudah disiapkan untuk kelas 10," kata Tabrani di KP3B, Selasa (7/1/2025).

Menurut Tabrani, pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp144 miliar khusus untuk swasta tersebut di APBD tahun 2025.

"Biaya yang disiapkan untuk sekolah swasta gratis tersebut mencapai 144 miliar," katanya.

Kendati demikian, Pemprov Banten tak mengakomodir seluruh sekolah SMA/SMK swasta untuk digratiskan. 

Data dari Dindikbud Banten ada 1.200 sekolah SMA/SMK Swasta. Namun sekolah tersebut masih dalam pendataan untuk menerima program tersebut. 

"Nanti kita berlakukan verifikasi, kan tidak semua sekolah swasta mau Nerima juga. Di swasta-swasta tertentu yang SPP nya tinggi belum tentu menerima," pungkasnya.