Upaya-upaya Alih Fungsi Hutan Lindung untuk Memuluskan PSN PIK 2 Tropical Costland Tangerang

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Engkos Kosasih 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Kawasan hutan lindung seluas 1.602,72 hektar di wilayah Kabupaten Tangerang, ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Costland.

Penetapan ini diteken langsung oleh Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo pada Maret 2024. Sebelum menjadi PSN, ada upaya-upaya yang dilakukan sejumlah pejabat pemerintah untuk merubah fungsi hutan.

Upaya alih fungsi hutan lindung menjadi produksi tersebut dimulai dari permohonan dukungan pengusulan PSN dari PT Mutiara Intan Permai (MIP) yang ditujukan pada Bupati Tangerang, melalui surat nomor 381/SP-PRJ/MIP/VII/2023 pada 28 Juli 2023.

Baca juga: Kata Perhutani Banten Soal Usulan Al Muktabar Ubah Hutan Lindung untuk PSN PIK 2 

Bupati Tangerang yang saat itu masih dipimpin oleh Ahmed Zaki Iskandar kemudian mengeluarkan surat nomor P/661/3396/IX/DTRB/2023 terkait dukungan pengusulan PSN.

Surat ini dikeluarkan oleh Zaki pada 4 September 2023 atau 17 hari menjelang pensiun sebagai Bupati Tangerang. Surat tersebut ditunjukkan pada Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Empat hari setelah itu, Al Muktabar langsung mengeluarkan surat nomor 000.7.2./3526-BAPP/2023 perihal dukungan untuk pengusulan PSN yang ditunjukan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Di bulan yang sama, tepatnya pada 18 September 2023 Al Muktabar mengeluarkan nomor surat 600.3/4569-PUPR/2023 terkait permohonan pertimbangan teknis perubahan fungsi hutan lindung ke Direktur Utama Perum Perhutani.

Kemudian pada 25 Juli 2024, Al Muktabar menerbitkan surat permohonan nomor B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 yang ditunjukan Kementerian Kehutanan untuk mengubah kawasan hutan lindung menjadi kawasan produksi.

Informasi yang dihimpun, sejumlah surat yang dikeluarkan Al Muktabar tersebut tanpa melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Meskipun nomor surat menggunakan kode intansi, seperti Bapeda dan DPUPR.

Bahkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, tak mengetahui tak mendapat tembusan atau salinan surat yang dikeluarkan Al Muktabar yang menggunakan kop Gubernur Banten.

"(Surat-surat) itu saya tidak tahu," kata Plt Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Banten, Hadi Prawoto, Rabu (12/2/2025).

Hadi menjelaskan, seharunya setiap surat keluar masuk dari Pemerintah Provinsi Banten diketahui oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Banten.

"Iya harusnya begitu, tapi ini sama sekali saya enggak tahu. Demi Allah nggak tahu," ujarnya.

Perubahan Hutan Lindung Tak Libatkan DLHK dan DPRD Banten 

Meksi Al Muktabar mengeluarkan kebijakan strategis. Namun ternyata ia tidak melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten dan DPRD Banten.

Bahkan kedua instansi tersebut tidak mengetahui ada upaya merubah hutan lindung menjadi produksi. Hal ini menjadi sorotan tokoh masyarakat Banten, Kiyai Embay Mulya Syarif.

Kiyai Embay menduga ada indikasi korupsi dalam upaya usulan alih fungsi hutan lindung menjadi produksi tersebut. Ketua Umum PBMA ini meminta aparat penegak hukum (APH) turun tangan.

"Alih fungsi lahan yang dibuat oleh Al Muktabar tanpa konsultasi dengan DPRD Banten dan DLHK serta Perhutani terindikasi korupsi karena terkait dengan PSN PIK 2."

"Sekarang sudah mulai terkuak dan mudah-mudahan ditindak tegas oleh APH," katanya, kemarin.

Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna menduga Al Muktabar bermain mata dengan pengembang PSN PIK 2 Tropical Costland untuk merubah kawasan hutan lindung tersebut.

Sebab kata Mukri, hal serupa juga pernah terjadi di PIK 1. Di mana kala itu, investor mempengaruhi Departemen Kehutanan untuk mengubah status kawasan hutan lindung ekosistem mangrove menjadi produksi.

"Tidak dilibatkannya DLHK dan DPRD, dalam rencana penurunan status hutan, maka patut dicurigai bahwa Pj Gubernur bermain mata dengan para investor yang akan mencaplok kawasan hutan," kata Mukri kepada TribunBanten.com melalui pesan instan, Minggu (2/2/2025).

Padahal lanjut Mukri, DLHK Banten yang merupakan intansi berwenang dalam urusan kehutanan wajib tahu jika ada perubahan status atau alih fungsi. Karena proses tersebut berkonsekuensi hukum. 

"Sehingga Pj Gubernur tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi jabatannya hanya bersifat singkat, jadi mustinya tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat strategis tanpa melibatkan instansi terkait di bawah kepemimpinannya," katanya.

Anggota Fraksi PPP-PSI DPRD Banten, Musa Weliansyah melalui Balad Musa Weliansyah (BMW), Ratu Nisa telah melaporkan Al Muktabar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

Dalam laporan tersebut, Musa membawa 27 berkas yang berkaitan dengan alih fungsi hutan lindung dan investasi PIK 2 Tropical Costland di Tanah Jawara.

Sementara mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar tak merespon upaya konfirmasi dari Tribun Banten. Begitupun, Kepala Bappeda Banten, Mahdani yang tak memberikan respon.