Resmi Diluncurkan Presiden Prabowo, Danantara Diharapkan Bisa Dorong Pembangunan Infrastruktur

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) resmi meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/02/2025). 

Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berharap, Danantara bisa mendorong pembangunan infrastruktur Indonesia. 

"Infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi fondasi utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," ucap Dody, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (25/02/2025). 

"Kami ingin menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat oleh keterbatasan anggaran," katanya melanjutkan.

Sebagai informasi, Danantara diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/02/2025).

"Pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presiden RI meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia," ujar Prabowo, di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia.

Danantara akan mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN. 

Baca juga: Mengenal Danantara, Ini Tujuan Presiden Prabowo Bentuk Badan Pengelola Investasi

Tujuh BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal ialah Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. 

Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, gelombang pertama investasi yang dialokasikan ke Danantara sebesar Rp 300 triliun atau sekitar 20 miliar dollar AS.

Dana tersebut merupakan uang yang berhasil diamankan oleh pemerintah selama 100 hari kinerja. 

"Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dollar (AS) dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran," ungkap Prabowo. 

Dana itu bakal diinvestasikan pada kurang lebih 20 proyek strategis nasional yang berfokus pada hilirisasi atau menciptakan nilai tambah. 

Baca juga: Kisah Inspiratif Taufik, Mahasiswa ISI asal Serang, Berjualan Es Kopi Keliling untuk Biaya Kuliah

Di antaranya, hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, kilang minyak hingga pembangunan pusat data kecerdasan buatan. 
“Gelombang pertama investasi senilai 20 miliar dollar Amerika, dalam kurang lebih 20 proyek strategis bernilai miliaran dollar, akan difokus pada hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data kecerdasan buatan,” tutur Prabowo.

“Kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur serta energi terbarukan. Inilah sektor-sektor yang akan menentukan masa depan kita, ketahanan kita, dan kemandirian bangsa kita,” katanya melanjutkan. 

Anggaran infrastruktur tahun 2025 hanya Rp 50,48 Triliun Pagu indikatif Kementerian PU mengalami rekonstruksi. 

Awalnya, pagu Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 110,95 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 29,57 triliun. 

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PU menjadi lebih kecil, sebesar Rp 60,46 triliun. 

Sehingga, pagu indikatif Kementerian PU menjadi Rp 50,48 triliun. 

Baca juga: Daftar 8 Artis yang Dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah

"Efisiensi menurun dari Rp 81,38 triliun menjadi Rp 60,46 triliun. Sehingga pagu indikatif akhir Kementerian PU sebesar Rp 50,48 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Akibat efisiensi, pemerintah tidak melakukan pembangunan jalan nasional baru pada tahun 2025. 

"Sementara fiskal kita terbatas, otomatis mungkin di tahun 2025 ini tidak ada penambahan jalan nasional," kata Dody di kantornya, Jumat (21/02/2025). 

Selain itu, imbas efisiensi anggaran, preservasi atau pemeliharaan jalan rutin direncanakan dilakukan hanya untuk 6 bulan pertama tahun ini.

"Kalau memang begitu, berarti kemudian preservasinya harus kita kuatin supaya kemudian dari sisi kemantapan jalan nasional tidak turun," papar Dody. 

Target Dody, kemantapan jalan nasional tahun 2025 tidak kurang dari angka 90 persen. 

Karenanya, ia berharap Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD bisa disetujui Prabowo untuk dilanjutkan. 

"Kalau bisa disetujui minimum jalan-jalan desa yang kemudian menjadi jangkar daripada sawah-sawah kita ke arag pasar-pasar itu bisa juga kita bantu kayak tahun-tahun sebelumnya," ungkap Dody.

Sumber : Kompas.com