Presiden Prabowo Angkat Bicara Soal Sosok Pengganti Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal sosok pengganti eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer alias Noel usai jadi tersangka pemerasan oleh KPK.

Sebagaimana diketahui, Presiden telah memecat Noel dari Kabinet Merah Putih setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemerasan pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Prabowo mengatakan, saat ini sudah menyiapkan orang pengganti Noel.

Baca juga: Mengenal Guruku.com, Bimbel Milik Dwi Hartono, Aktor Pembunuh Ilham Kacab Bank BUMN

"Ada nanti, tenang aja," kata Prabowo usai meresmikan gedung layanan terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RSPON) Dr. Mahar Mardjono di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025). 

Kepala Negara tidak berbicara banyak mengenai masalah itu. Intinya, kata Prabowo, permasalahan itu sedang diurus. 

"Sudah diurus semuanya itu," beber Prabowo.

Prabowo pecat Noel

Diberitakan sebelumnya, Prabowo memberhentikan Noel setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemerasan pengurusan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer, yang pada sore hari tadi telah ditetapkan sebagai tersangka KPK," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (22/8/2025). 

"Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wamenaker," imbuh dia.

KPK menetapkan Noel dan 10 orang lainnnya sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan pada Rabu (20/8/2025). 

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, Noel diduga menerima Rp 3 miliar dari praktik pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. 

"Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara yaitu Saudara IEG (Immanuel Ebenezer) sebesar Rp 3 miliar pada Desember 2024," kata Setyo dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025).

Setyo menjelaskan, dalam perkara ini, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang menyebabkan pembengkakan tarif sertifikasi. 

"Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," kata Setyo.