Awal Puasa Ramadan 2025 di Indonesia Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Burnei, Ini Alasannya

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah melalui Kementrian Agama resmi menetapkan awal Ramadan 1446 Hijriah/tahun 2025 Masehi jatuh pada hari ini, Sabtu, (1/3/2025).

Penetapan itu dilakukan setelah melewati beberapa tahapan, hingga diputuskan dalam Sidang Isbat yang digelar pada Jumat (28/2/2025) malam, bahwa 1 Ramadan dimulai pada 1 Maret 2025.

Diketahui, awal Ramadan yang dilaksanakan hari ini di Indonesia berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam baru memulai puasa Ramadan pada Minggu (2/3/2025).

Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengungkapkan alasan mengapa penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriah di Indonesia berbeda dengan negara tetangga, ini dikarenakan adanya perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya.

"Ini kita agak berbeda dengan Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia yang menyatakan bahwa puasa mereka itu mulai pada tanggal 2 (Maret 2025)."

"Kenapa lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda," kata Nasaruddin dalam konferensi pers Kemenag, Jumat (28/2/2025), dilansir Kompas.com.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H, pada Sabtu 1 Maret 2025, Warga Banten Bisa Puasa Mulai Besok

Nasaruddin menjelaskan, meski secara geografis lokasi negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam berdekatan dengan Indonesia, tapi masing-masing memiliki garis sudut elongasi yang berbeda.

Selain itu negara-negara tetangga ini masih belum melihat hilal di sana.

Berbeda dengan Indonesia yang sudah melihat adanya hilal di Provinsi Aceh.

Baca juga: Awas! Jangan Tidur Setelah Sahur, Ini Bahayanya Menurut Dokter

"Dan mereka belum menemukan hilal di sana," ungkap Nasaruddin.

Nasaruddin menegaskan, jika di Indonesia sudah ada orang yang menyaksikan hilal dan disumpah oleh Pengadilan Agama, maka penetapan awal bulan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Karena Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah hukum.

"Jadi kalau ada orang yang menyaksikan bulan lalu disumpah oleh Pengadilan Agama, maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia."

"Meskipun di sudut Aceh melihatnya dan disaksikan, tapi itu juga berlaku untuk seluruh, di ujung paling timur Indonesia, karena kita merupakan suatu wilayah tul hukum," terang Nasaruddin.