Bawaslu Larang Ada Aktivitas Kampanye Dalam PSU Pilkada Kabupaten Serang

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang melarang adanya aktivitas kampanye dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon mengungkapkan, dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Serang tidak ada tahapan kampanye.

Larangan tersebut dipertegas dengan adanya hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh DPR RI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pusat pada Selasa 11 Maret 2025.

Baca juga: Tak Punya Mobil Dinas untuk Awasi PSU, Bawaslu Kabupaten Serang Minta Bantuan ke Pemkab

Dalam isi kesepakatan yang dibuat oleh Sentra Gakkumdu Pusat yang terdiri atas Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan Bawaslu RI tersebut, melarang adanya aktivitas kampanye dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh calon maupun tim sukses.

"Kemarin-kemarin Bawaslu masih bingung, tapi sekarang sudah ada aturan yang jelas bahkan sudah ada hasil RDP dari Gakkumdu Pusat," ujarnya usai melakukan rapat kesepahaman bersama Stakeholder dan LO Paslon, Jumat (14/3/2025).

"Hasil kesepakatan RDP tersebut, sudah kami terima di Gakkumdu Daerah, dan sudah kami sampaikan ke teman-teman LO masing-masing calon," sambungnya.

Furqon mengungkapkan, jika terdapat pihak yang melanggar aturan tersebut, pasal yang diterapkan juga masih sama seperti Pilkada sebelumnya.

"Kalau melanggar pasal masih berjalan seperti Pasal 71, Pasal 188 juga masih berjalan. Semua jenis kampanye itu tidak diperbolehkan, karena memang tidak ada tahapan kampanye," ungkapnya.

Dirinya menyebut, hal tersebut juga telah disampaikan secara langsung kepada seluruh LO masing-masing calon, dan telah disepakati untuk tidak melakukan aktivitas kampanye.

"Tadi sudah kami titik beratkan, bahwa tidak ada istilah saur on the road, buka on the road yang membawa poster pasangan calon atau pun yang mengkampanyekan calon. Dan semua sudah menyepakati itu," paparnya.

Lebih lanjut dirinya menyebut, bahwa pihaknya juga telah meminta agar masing-masing calon melepas alat peraga yang sudah terpasang di beberapa titik.

"Kalau tidak bisa menertibkan secara mandiri, kami akan minta kepada KPU untuk menertibkannya," ucap Furqon.

"Kalau masih tidak ditertibkan juga, maka kami Bawaslu yang akan menertibkan," tandasnya.