Wakil Bupati Iing Buka Suara Soal Kades di Pandeglang Dipaksa Bayar Jaringan Internet Rp 60 Juta

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, Iing Andri Supriadi buka suara terkait dugaan paksaan program pemasangan jaringan internet desa sebesar Rp 60 juta.

Diketahui, pemerintahan desa atau kepala desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang, diduga diharuskan membayar jaringan internet oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, sebesar Rp 60 juta. 

Jaringan internet tersebut merupakan program DPMD Pandeglang, yang harus diikuti oleh semua desa di Pandeglang. 

Baca juga: Ancamannya Ngeri! DPMPD Pandeglang Diduga Paksa Kades Bayar Program Jaringan Internet Rp 60 Juta

Iing menegaskan, jika ada kepala desa atau penjabat (Pj) desa yang merasa dipaksa oleh siapapun terkait pemasangan jaringan internet segera lapor kepada dirinya. 

"Kalau ada kepala desa atau Pj yang merasa dipaksa oleh siapa pun, segera lapor datang ke saya," katanya dalam pesan singkat, Jumat (18/4/2025).

"Jangan sampai isu pemaksaan tersebut liar di publik," sambungnya. 

Iing mengaku akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang memaksa.

"Saya akan berikan sanksi tegas kepada pihak yg memaksa," ucapnya. 

Meksipun begitu, Iing menilai, program jaringan internet sangat baik untuk menunjang kinerja perangkat desa (Parades). 

Namun harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tanpa didasari unsur paksaan. 

"Program jaringan internet tentu baik untuk menunjang kinerja Parades, tapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," katanya. 

"Dan tidak boleh ada unsur pemaksaan dari pihak mana pun," tukasnya.

 DPMPD Pandeglang Disebut Paksa Kades Bayar Program Pemasangan jaringan Internet Rp 60 Juta

Sebelumnya diberitakan, para kepala desa di Kabupaten Pandeglang diduga diharuskan membayar jaringan internet, oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang sebesar Rp 60 juta. 

Jaringan internet tersebut merupakan program DPMD Pandeglang, yang harus diikuti oleh semua desa di Pandeglang. 

Salah seorang pelaksana jabatan (Pj) kepala desa di Pandeglang, yang enggan disebutkan namanya mengaku, bahwa pada pencairan awal dana desa tahun 2025, pihaknya dipaksa membayar jaringan internet tersebut oleh DPMD Pandeglang.

Padahal, lanjut dia, pihaknya tidak pernah mengajukan program pemasangan internet di desanya. 

"Jadi ini terkesan dipaksakan oleh pihak tertentu, karena kami tidak pernah menganggarkan untuk itu," ujarnya saat ditemui di Teriminal Kadubanen, Kamis (17/4/2025).

"Apalagi kan sudah banyak provider internet di desa saya juga," sambungnya. 

Dia mengatakan, program pemasangan jaringan internet sudah ada sejak tahun 2024, yang kemudian harus diikuti oleh semua desa di Pandeglang. 

Meksipun begitu, dirinya menolak untuk mengikuti program DPMD Pandeglang tersebut. 

"Memang dari tahun 2024 lalu semua desa diharuskan memasang jaringan internet, tapi pada waktu saya menolak dan sekarang juga saya nolak juga" katanya. 

"Apalagi harus dipaksakan menganggarkan, saya tidak mau," sambungnya. 

Tidak hanya itu, tambah dia, para kepala desa yang tidak mengikuti program juga diancam tidak akan dibantu mencairkan dan desa. 

"Kami diancam kalau tidak membayar Rp 60 juta untuk pemasangan internet itu, bahkan proses pencairan dana desa juga katanya tidak akan di ACC atau disetujui," pungkasnya. 

TribunBanten.com mencoba mengkonfirmasi Kepala DPMD Pandeglang, baik melalui sambungan telepon, pesan singkat, namun tidak direspon.

Bahkan, TribunBanten.com juga mendatangi kantor DPMD Pandeglang, namun Kepala DPMD sedang tidak ada di kantornya.