Apresiasi Program Poliran Polda Banten, Menteri P2MI Abdul Kadir : Ini Sangat Inspiratif

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, memberikan apresiasi terhadap program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas oleh Polda Banten. 

Dalam kunjungannya ke Balai Latihan Poliran, yang terletak di Kampung Pamarican, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, pria yang akrab disapa Karding itu menilai, program tersebut sangat inspiratif dan patut untuk ditiru bagi institusi lain.

"Program Poliran ini adalah sesuatu hal yang baru bagi saya, dan sangat inspiratif," ujarnya kepada wartawan, usai meninjau Balai Latihan Poliran, Jumat (2/5/2025).

"Dan Poliran ini menurut saya perlu menjadikan semacam role model bagi semua institusi, tidak hanya kepolisian," sambungnya.

Baca juga: Polda Banten dan Kementerian P2MI Deklarasi Perangi Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal dan TPPO

Karding mengungkapkan, program Poliran telah menunjukkan bahwa polisi benar-benar memberikan peran sosialnya sebagai pengayom masyarakat. 

"Hal itu ditandai dengan menciptakan banyak manusia-manusia yang terampil lewat vokasi yang luar biasa," ungkapnya.

Selain itu, Karding menyebut, bahwa tujuan kedatangannya bersama rombongan dari Kementerian P2MI, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat.

"Kedatangan kami di sini sekaligus juga mengedukasi masyarakat, lewat gerakan yang disebut pernyataan bersama yang baru itu saja kita lakukan," ucapnya. 

Baca juga: Sinergi Chandra Asri Group dan Polda Banten, Siapkan Tenaga Kerja Terampil melalui Program Poliran

"Bahwa kita ingin semua yang berangkat ke luar negeri ini, adalah yang prosedural ataupun yang legal," jelasnya. 

Sebab kata Karding, berdasarkan data Kementerian P2MI tercatat 95 persen pekerja migran indonesia (PMI) yang mengalami eksploitasi, kekerasan, perlakuan tidak adil, bahkan menjadi korban perdagangan orang merupakan PMI ilegal.

"Nah kami minta tolong kepada tokoh-tokoh masyarakat, terutama yang ada di Provinsi Banten, kepada Pak Kapolda dan seluruh pihak untuk membantu kementerian P2M ini," ucapnya. 

"Untuk bersama-sama kita bersatu melakukan sosialisasi bahwa berangkat non prosedural itu jauh lebih berbahaya ketimbang prosedural," pungkasnya.