63 Sekolah Rakyat Program Presiden Prabowo akan Beroperasi Mulai Juli 2025, 34 Titik Ada di Jawa

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah pusat menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia. 

Hal itu merupakan bagian dari program pemerataan akses pendidikan yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Direktur Jenderal atau Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Agus Zainal Arifin, sebanyak 63 titik sekolah rakyat dipastikan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Agus menyampaikan, bahwa proyek ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

Baca juga: Dukung Pembangunan Sekolah Garuda Gubernur Andra, Pemkab Lebak Siapkan Lahan 10 Hektar

“Sesungguhnya arahan presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat yang direncanakan,” ujar Agus Zainal dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Zainal menuturkan, hingga 12 Mei 2025, telah terdata 63 titik sekolah rakyat yang siap beroperasi pada pertengahan Juli tahun ini.

“Insya Allah pertengahan Juli akan sudah dimulai. Sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya,” katanya.

Program Sekolah Rakyat ini dibagi dalam dua skema pembiayaan.

Sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Sementara, 100 sisanya akan dibangun melalui kolaborasi dengan sektor swasta, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Yang 100 adalah sekolah rakyat yang dibangun oleh APBN, dalam hal ini akan didukung oleh Kementerian PU."

"Kemudian 100 lagi itu partisipasi dari dukungan swasta, yang didukung oleh Kemensesneg dan Kementerian BUMN,” jelasnya.

Pemerintah juga menetapkan target pembangunan minimal 100 sekolah rakyat per tahun.

Dengan skema ini, setiap kabupaten dan kota di Indonesia diharapkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat dalam beberapa tahun ke depan.

“Minimal 100 sekolah rakyat itu harus dibangun setiap tahun, sehingga ke depan setiap kabupaten/kota dapat memiliki satu sekolah rakyat,” tegas Zainal.