Di Hadapan Bupati Hasbi, JB Blak-blakan Minta 3 Kepala OPD Pemkab Lebak Diganti, Kenapa?

Mulyadi Jayabaya (JB) meminta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebak di ganti. 

Penulis: Misbahudin | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Misbahudin
Mulyadi Jayabaya (JB) meminta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebak di ganti.  

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Mantan Bupati Lebak Dua Periode, Mulyadi Jayabaya (JB) meminta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebak di ganti. 

Permintaan itu langsung disampaikan JB, di depan Bupati dan wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Amir Hamzah serta Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, saat menghadiri kegiatan Gerakan tanam padi serentak di Kabupaten Lebak, Selasa (27/5)2025). 

Tiga Kepala OPD itu yakni, Kepala Dinas DPMPTS, Kepala Disperindag dan Kepala Dinas Bapperida. 

Baca juga: Bupati Hasbi Jayabaya Respons Pernyataan Anggota DPRD Banten yang Sebut Pemerintah Goblok

Diketahui, JB merupakan ayah dari Bupati Lebak saat ini, Hasbi Jayabaya.

JB menilai, tiga OPD tersebut harus diganti, lantaran sudah tidak bisa memberikan pelayanan yang baik.

JB mengatakan, Kepala DPMPTS Lebak harus diganti, dikarenakan terkait izin industri pertanian selama dua tahun lamanya di Cikulur tidak beres. 

"Masa iya kadis perizinan yang seperti ini mau dipakai lagi, ganti lambat kok. Coba bayangin Bupati dan wakil Bupati, itu orang mau pindah dari Cikande ke sini, punya lahan 10 hektar mau mindahin industri pertanian ke sini, dua tahun izinnya gak beres-beres izinnya," katanya. 

Menurut JB, kepala DPMPTS harus diganti, lantaran sudah tidak ada artinya lagi.

Terlebih masih banyak pegawai yang mau beribadah. 

"Udah yang gini mah ganti-ganti, udah gak ada artinya lagi."

"Karena masih banyak orang yang masih mau ibdah. Kerjanya ibadah, ganti masih banyak pegawai," ujarnya. 

"Kamu jadi kepala dinas, orang lain mau investasi dua tahun tidak beres-beres. Nelepon ke saya orang itu, duh Pak haji, izinnya masih di DPMPTSP."

"Kalau ada industri, maka akan ada lapangan pekerjaan ada dampak pajak, ada pendapat daerah. Ini gak mikir yang ada mau buat dirinya sendiri," sambungnya. 

Kemudian, lanjut JB, Kepala Dinas Bapperida juga harus diganti, lantaran izin sampah di Gunung anten dipindahkan. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Banten
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved