Cara Update Nomor Rekening untuk Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Periode Juni - Juli 2025

TRIBUNBANTEN.COM - Belum bisa update nomor rekening untuk pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan? Simak cara mengatasinya berikut ini.

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) periode Juni dan Juli 2025.

BSU ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus.

Untuk cek status penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan, Anda bisa mengunjungi laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan mengisi data-data berikut:

• NIK (Nomor Induk Kependudukan)
• Nama Lengkap (Sesuai KTP)
• Tanggal Lahir
• Nama Ibu Kandung
• Nomor Handphone Terkini
• Email Terkini

Baca juga: Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan Hari Ini, Bansos BPNT, PKH Tahap 2 hingga BLT Dana Desa Cair Bulan Ini

Baca juga: Gagal Dapat Bansos Bulan Juni 2025? Simak Penyebab dan Syarat-syarat Penerimanya Berikut Ini

Selanjutnya, Anda akan diarahkan untuk mengupdate nomor rekening pribadi.

Penyaluran BSU ini akan disalurkan melalui Bank Himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan BSI.

Bagaimana jika tidak bisa update nomor rekening melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?

BPJS Ketenagakerjaan menjawab pertanyaan tersebut melalui Instagram pada Rabu (11/6/2025).

Menurut keterangan admin akun Instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa pekerja yang tidak dapat mengupdate nomor rekening bisa melakukan konfirmasi ke HRD perusahaan untuk dilakukan perubahan nomor rekening pada Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP).

Sementara itu, ada penyebab seseorang tidak termasuk kategori calon penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan yang cair mulai bulan Juni 2025.

Penyebab seseorang gagal mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan periode Juni - Juli 2025 antara lain:

a) Bukan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan

b) Bukan peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja Penerima Upah (PU),

c) Menerima Gaji/Upah di atas Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan,

d) Pekerja/buruh yang sudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan,

e) Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(*)