Potret Terkini Gedung SMAN 10 Tangsel Usai Didemo Warga, Bambu-Spanduk Tuntutan Masih Menutup Pagar

Menurut Junaidi, warga awalnya percaya bahwa jalur domisili berdasarkan domisili akan memudahkan anak-anak mereka diterima.  

"Ternyata domisili itu tetap pakai nilai. Artinya, buat apa diutamakan zonasi kalau akhirnya tetap seleksi nilai?” kata Junaidi.

Dari data yang dimiliki warga, ada 23 anak dari RT sekitar yang mendaftar ke SMAN 10 Tangsel namun semuanya ditolak. 

Lebih lanjut, Junaidi mengatakan formasi mengenai aturan zonasi baru diterima hanya tiga hari sebelum pendaftaran resmi dibuka. 

“Ini sama saja menutup akses pendidikan bagi kami. Padahal sebelumnya, sistem zonasi benar-benar berpihak pada yang tinggal dekat. Tahun ini berubah drastis, kami bingung dan kecewa," kata Junaidi.

Tidak hanya soal teknis penerimaan, warga juga menilai sistem SPMB tahun ini menyisakan luka psikologis bagi anak-anak. 

Baca juga: Daftar 67 Sekolah SMA dan SMK Swasta Gratis di Kota Tangerang Selatan untuk SPMB Banten 2025

“Mereka kecewa, merasa tidak dihargai. Padahal semangat sekolah mereka besar. Kalau begini, ke mana lagi kami harus mengadu?” kata Junaidi.

Junaidi menyatakan akan terus memperjuangkan hak anak-anak mereka. 

Jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat, mereka berencana kembali melakukan aksi dengan tuntutan yang sama agar anak-anak mereka bisa difasilitasi masuk ke SMAN 10 Tangsel.

 
“Kami tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok. Ini murni demi masa depan lingkungan kami. Tolong, pemerintah provinsi dengarkan suara kami. Jangan biarkan pendidikan hanya bisa diakses oleh yang punya nilai tinggi saja. Semua anak berhak mendapat kesempatan, apalagi yang tinggal di depan pintu sekolah,” tutup Junaidi.

Artikel ini telah tayang di Tribuntangerang.com