Tak Ingin Mengorbankan Petani, PM India Berani Melawan Donald Trump

TRIBUNBANTEN.COM - Dalam pernyataan terbarunya, Perdana Menteri India Narendra Modi mengaku tidak akan mengorbankan kepentingan petani di negaranya.

Bahkan, jika perlu dia harus membayar harga yang mahal untuk kepentingan para petani.

Modi mengatakan itu, saat menanggapi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menerapkan tarif sebesar 50 persen pada barang-barang impor India, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Jadi Lokasi Pengobatan 2.000 Warga Gaza Oleh Pemerintah Indonesia, di Mana Letak Pulau Galang?

Donald Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 25 persen terhadap negara di  Asia Selatan tersebut hari ini.

Dengan demikian total pungutan terhadap barang-barang India yang diekspor ke AS menjadi 50 persen, salah satu pungutan tertinggi yang dikenakan terhadap semua mitra dagang AS.

"Bagi kami, kesejahteraan petani adalah yang utama," kata Modi dalam sebuah acara di New Delhi dikutip dari Reuters.

"India tidak akan pernah mengorbankan kesejahteraan petani, sektor susu, dan nelayannya. Dan saya tahu secara pribadi bahwa saya harus membayar harga yang mahal untuk itu," dia menambahkan.

Negosiasi Gagal

Pembicaraan perdagangan antara India dan Amerika Serikat gagal setelah lima putaran negosiasi karena ketidaksepakatan mengenai sektor pertanian dan impor susu India  serta penghentian pembelian minyak Rusia.

Modi tidak secara langsung merujuk pada tarif AS atau pembicaraan perdagangan.

"Tarif baru, yang berlaku mulai 28 Agustus, dimaksudkan untuk menghukum India karena membeli minyak Rusia," kata Trump.

Kementerian Luar Negeri India mengatakan keputusan itu "sangat disayangkan" dan "India akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya".

Mengapa China Bisa Melawan Tarif Trump?

Para ahli mengatakan China sejauh ini terhindar dari tarif Trump karena memiliki nilai tawar menawar dengan AS atas cadangan mineral tanah jarang dan komoditas lainnya yang tidak dimiliki India.

"Kenaikan tarif AS tidak logis," ujar Dammu Ravi, sekretaris hubungan ekonomi di Kementerian Luar Negeri India, kepada wartawan.