Kumuh dan Picu Banjir, Pemkot Serang Bakal Bongkar Total Pasar Rau di 2026

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pasar Induk Rau Kota Serang bakal dibongkar total di tahun 2026.

Pembongkaran ini untuk menata ulang Pasar Induk Rau agar lebih rapih dan nyaman bagi para pedagang dan pengunjung.

"Dibongkar semua tahun depan, insya Allah perencanaannya begitu," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag) Kota Serang, Wahyu Nurjamil saat dihubungi, Selasa (12/8/2025).

Baca juga: Pedagang Eks Terminal Cangkring Pasar Rau Serang Ogah Direlokasi: Jualan di Dalam Enggak Laku!

Ia mengatakan, perencanaan pembangunan Pasar Induk Rau akan dimulai pada September 2025.

"Perencanaannya baru dilaksanakan nanti di bulan September ini oleh PU. Kalau masalah gambaran umumnya yang pasti kan harus bisa memfasilitasi seluruh jumlah pedagang, jenis dagangan," ucapnya.

Saat ini Pemkot Serang tengah mencari tempat relokasi para pedagang ketika pembangunan pasar.

"Belum ada (tempat), mencari lokasi yang terdekat untuk relokasinya, nanti survei, perlu masukan juga dari pedagang ke mana, baru ditetapkan oleh pemerintah," ujar Wahyu.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan pasar ini diperkirakan Rp200 hingga Rp300 miliar.

"Untuk tahap satu ini insya Allah kalau dimungkinkan ya semua dari APBD," jelasnya.

Nantinya, kata Wahyu Nurjamil, ketika pembangunan pasar sudah rampung, para pedagang dipersilakan untuk menempati lapak yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pedagang dikenakan retribusi.

"Nanti ada yang per meter persegi sesuai dengan perda, ada yang retribusi gitu," imbuh Wahyu.

Ia mengingatkan para pedagang, agar berpikir lebih dewasa, lantaran kondisi pasar saat ini kumuh dan mengakibatkan banjir.

"Kan solusinya kan sudah dilakukan, mereka pindah ke dalam. Nah, sekarang coba kita berpikiran rada dewasa semua, di Pasar Rau itu kan sudah acak-acakan, kumuh, mengakibatkan banjir, segala macam," tambahnya.

"Ini kan buat kebaikan bersama, kita yang paling sedikit mengambil mudaratnya, semua juga harus diatur, kalau enggak diatur acak-acakan, ini kan jadi keluhan masyarakat banyak," tegas Wahyu.