Megawati Kembali Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ini Singgung Citra Minor

TRIBUNBANTEN.COM - Hasto Kristiyanto kembali didapuk menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) oleh sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Agung Baskoro mengungkap dampaknya. 

Untuk diketahui, Agung Baskoro merupakan pendiri Trias Politika, sebuah lembaga konsultan politik.

Baca juga: Amnesti Hasto Kristiyanto, Dasco Tegaskan Tak Ada Kaitan soal Dukungan PDIP untuk Pemerintah Prabowo

Pria yang  sudah berkecimpung menjadi konsultan politik dan praktisi komunikasi publik selama lebih dari 10 tahun tersebut menjelaskan, diangkatnya kembali Hasto menjadi Sekjen PDIP berdampak pada komunikasi kepada elite politik dan persepsi publik.

Menurutnya, ada citra minor Hasto yang ditangkap publik.

"Karena publik melihat citra minor Hasto saat terlibat kasus Harun Masiku," kata Agung saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (14/8/2025).

Meski demikian, kata Agung, hal ini tidak begitu mengkhawatirkan bagi elektabilitas PDIP di 2029.

Menurutnya, citra minor Hasto tersebut bisa diminimalisir.

"Ini bisa diminimalkan, saat Caleg-caleg PDIP di Dapil bekerja maksimal dan berkualitas," ucapnya.

Agung pun mengatakan Hasto diprediksi siap berubah menyesuaikan dengan garis partai sebagai penyeimbang. 

"Menimbang selama ini Mas Hasto lebih "nge-gas" ketimbang "nge-rem" saat berhadapan dengan pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, menurut Agung, secara institusional, sikap PDIP ini mengafirmasi bahwa Megawati Soekarnoputri memiliki visi politik yang sama dengan Hasto.

Hal ini menjadi tanda bahwa Megawati mengapresiasi kerja-kerja politik Hasto, yang mampu membuat PDIP bisa tiga kali memenangkan Pileg.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung Megawati Soekarnoputri.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu pun mengungkapkan jalannya pelantikan pengurus DPP PDIP.

"Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu," kata Adian.

Hasto Kristiyanto bebas dari penjara pada Jumat (1/8/2025) setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti diberikan melalui undang-undang atau keputusan resmi lainnya.

Hasto Kristiyanto diketahui dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku.

Hakim pun menjatuhkan vonis penjara 3 tahun dan 6 bulan terhadap Hasto. 

Selain itu, Hasto juga dihukum untuk membayar pidana denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Ia dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Setelah Hasto bebas, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pun mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030 dalam Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali.

Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat dirinya sendiri.

Namun, kini Megawati kembali menempatkan Hasto Kristiyanto menjadi Sekjen PDIP.

Berikut struktur lengkap pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia - Mercy Barends sebagai 

Sekretariat dan Bendahara

30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kembali Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Agung Baskoro Singgung Citra Minor