Terbongkar! DPRD Serang Temukan Pelanggaran di Puskesmas Pontang, Fasilitas Minim dan Obat Tak Ada 

UPT Puskesmas Pontang tengah menjadi sorotan berbagai pihak usai viralnya video di sosial media yang diduga tak tangani pasien anak.

Penulis: Muhammad Uqel Assathir | Editor: Ahmad Haris
TribunBanten.com/Muhammad Uqel
Komisi II DPRD Kabupaten Serang menemukan sederet dugaan mulai dari pelanggaran etik, minim fasilitas, hingga tidak ada ketersediaan obat-obatan emergency di Puskesmas Pontang. 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - UPT Puskesmas Pontang tengah menjadi sorotan berbagai pihak, usai viralnya video di sosial media yang diduga tak tangani pasien anak.

Komisi II DPRD Kabupaten Serang sebagai mitra dalam bidang kesehatan, telah memanggil Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas Pontang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Ahmadi mengungkap, sederet persoalan serius yang mencoreng kualitas layanan publik di fasilitas kesehatan tersebut.

Baca juga: Kepala Puskesmas Pontang Janji Benahi Layanan Usai Dipanggil Komisi II DPRD Kabupaten Serang

Dari fasilitas usang, kekurangan obat, hingga dugaan pelanggaran etik oleh tenaga medis, semuanya dibongkar dalam pertemuan resmi di Gedung DPRD Kabupaten Serang.

Ahmadi menegaskan, pihaknya memastikan akan terus mengawasi dan mendorong perbaikan menyeluruh.

Ahmadi menyebut, ruangan di Puskesmas Pontang terlalu besar dan pintunya masih menggunakan kayu jati lama yang tak bisa tertutup rapat. Akibatnya, penggunaan AC tidak efektif.

“Kalau pakai AC pun, anginnya hilang. Untuk sementara, hanya bisa pakai kipas angin,” ungkap Ahmadi kepada TribunBanten.com, Sabtu, (16/8/2025).

Ahmadi mengaku, keterbatasan dana menjadi penghambat, tetapi tetap berkomitmen untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan pengadaan alat kesehatan secara bertahap.

Dikatakan Ahmadi, tidak tersedianya obat-obatan di Puskesmas Pontang bukan lah karena tidak ada anggaran.

Melainkan, lemahnya koordinasi antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

“Obat memang habis pakai dan tidak boleh menumpuk di akhir tahun. Tapi ini soal manajemen, bukan semata anggaran,” ujarnya.

Ahmadi bilang, pihaknya berjanji akan menyusun formularium yang lebih rinci agar kebutuhan obat bisa direncanakan dan dikontrol dengan baik.

Persoalan tak kalah pelik muncul dari minimnya sumber daya manusia. 

Banyak Puskesmas, termasuk Pontang, hanya memiliki dua dokter.

Ironisnya, satu di antaranya merangkap sebagai kepala Puskesmas.

“Ini jelas tidak ideal. Tapi karena terbentur aturan rekrutmen ASN, kita belum bisa tambah tenaga."

"Solusinya, dokter harus siap dihubungi kapan saja lewat ponsel,” terang Ahmadi.

Disinggung soal dugaan adanya pasien yang hendak rawat inap, kemudian diarahkan untuk melakukan cek laboratorium ke salah satu klinik milik petugas Puskesmas, Ahmadi mengaku belum mengetahuinya.

“Kalau benar, ini pelanggaran serius. Secara etika, itu tidak bisa dibenarkan,” tegas Ahmadi.

Ia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang disegani di lingkungan kerja, bukan yang ditakuti. Sebab, hanya dengan suasana kerja yang sehat, pelayanan maksimal bisa tercapai.

Ahmadi menyatakan, DPRD tidak tinggal diam.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, untuk membangun sistem yang memastikan ketersediaan obat dan menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat.

"Jangan sampai ada lagi laporan ‘obat kosong’. Ini harus jadi aksi nyata,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran penuh untuk perbaikan baru akan diajukan dalam APBD Murni 2026. Sebab, tahun ini perubahan anggaran masih bersifat pergeseran.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Puskesmas Pontang, dr. Bahrum Rangkuti, langsung mengambil tindakan cepat.

Ia menyampaikan terima kasih, atas dukungan legislatif yang tanggap terhadap aduan masyarakat.

"Komisi II sangat cepat merespons. Kami terbantu,” katanya usai pertemuan di DPRD.

Menurut dr. Bahrum, aduan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki layanan.

Baca juga: DLH Kota Tangerang Telurusi Penyebab Matinya Ribuan Ikan di Situ Cangkring

Ia memastikan, perbaikan sistem pelayanan dan pengadaan obat emergensi sedang dilakukan.

Setelah rapat dengan DPRD, Puskesmas Pontang langsung melaksanakan sejumlah langkah konkret diantaranya melaporkan insiden ke pimpinan, Menyusun kronologi kejadian, Mengusulkan kebutuhan obat darurat, dan Memperbaiki mekanisme respon terhadap keluhan masyarakat.

"Kami akomodasi semua keluhan. Semuanya langsung ditindaklanjuti," pungkasnya.

Sumber: Tribun Banten
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved