Ditolak Warga Pandgelang dan Tak Bisa Buang Sampah Lagi di TPA Bangkonol, Ini Langkah Pemkab Serang

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dampak adanya penolakan dari masyarakat Pandeglang, serta adanya pemblokiran akses jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA), Pemkab Serang kini tak lagi bisa membuang sampahnya ke TPA Pandeglang.

Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Yadi Priatna mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan Pemkab Pandeglang agar dapat membuang sampahnya.

Selain itu, kata Dia, pihaknya juga tengah menjalin komunikasi dengan Pemkab Lebak sebagai alternatif untuk menjalin kerjasama pembuangan sampah.

Baca juga: Mapala Banten Kibarkan Bendera Merah Putih di TPA Bangkonol, Ketua DPRD Pandeglang: Bentuk Ekspresi

"Kita juga ada beberapa hal yang memang kita coba dengan wilayah lain yang intinya bisa bekerjasama dengan kita untuk mengantisipasi beberapa kemungkinan yang terjadi dalam sampah di Kabupaten Serang," kata Yadi kepada TribunBanten.com, Selasa, (19/8/2025).

Dikatakan Yadi, untuk mencegah kembali adanya darurat sampah di Kabupaten Serang dengan adanya penolakan dari masyarakat Pandeglang.

Pihaknya juga telah mengeluarkan surat edaran Bupati Serang untuk pengelolaan sampah di tingkat desa.

"Karena kita juga sudah memiliki surat edaran Bupati untuk penanganan sampah yang ada di desa jadi kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu supaya penanganan sampah yang ada di desa bisa dapat dilaksanakan juga," ujarnya.

Kendari demikian, kata Yadi, upaya komunikasi dengan Pemkab Lebak untuk kerjasama pembuangan sampah masih terus dilakukan.

"Sebagai alternatif kemarin kita mencoba komunikasi dengan Pemkab Lebak kalau hasil kita masih belum ada informasi hasilnya seperti apa, jadi kita mencoba mengusulkan terlebih dahulu," ucapnya.

"Jadi kalau hasilnya itu antar pimpinan mereka, karena mereka juga ada perhitungan yang memang bisa atau tidaknya. Artinya belum ada kepastian dari Pemkab Lebak," tambahnya.

Dengan adanya polemik penolakan dari wilayah Pandeglang yang berdampak pada penanganan sampah di Kabupaten Serang, Yadi menegaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengelolaan sampah ke TPST Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.

"Ya kita masih melakukan pengangkutan, sebagian kita juga untuk diurai di TPST sebagian kecil supaya sampah-sampah yang ada di Kabupaten Serang ini sedikit demi sedikit terurai di TPST Kecamatan Kibin," pungkasnya.

Bupati Pandeglang Didemo Lima Kali Gegara Tampung Sampah dari Serang dan Tangsel

Bupati Pandeglang Dewi Setiani dan Wabup Pandeglang Iing Andri telah didemo oleh warganya sebanyak lima kali, gegara menampung sampah dari daerah lain, yakni Kabupaten Serang dan Kota Tangsel.

Terbaru, ratusan mahasiswa kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Kamis (14/8/2025).

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka menolak kerja sama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan (Tangsel) dan Kabupaten Serang ke Pandeglang.

Perlu diketahui, aksi yang digelar hari ini merupakan aksi kelima yang dilakukan oleh warga, aktivis lingkungan, dan mahasiswa.

Ratusan mahasiswa juga sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan pihak kepolisian yang berjaga.

Bahkan, mereka juga membakar ban bekas tepat di depan Kantor Bupati Pandeglang.

Tak hanya itu, mereka menggembok pintu masuk Kantor Bupati Pandeglang menggunakan rantai.

Hal itu dilakukan lantaran kecewa karena tidak satu pun pejabat Pemkab Pandeglang yang menemui massa aksi.

Sebagaimana diketahui, Pemkab Pandeglang telah melakukan kerja sama dengan Pemkot Tangsel dan Pemkab Serang terkait pembuangan sampah ke TPA Bangkonol.

Pemkab Pandeglang meraup cuan Rp40 miliar dari Pemkot Tangsel atas kerja sama pembuangan sampah tersebut.

Kerja sama tersebut akan berlangsung selama empat tahun. Adapun sampah yang dibuang per harinya sekitar 75 ribu ton.

Sementara nilai kerja sama dengan Pemkab Serang senilai Rp800 juta sampai Rp900 juta per bulan.

Ketua BEM Pandeglang, Rapiudin, meminta Pemkab Pandeglang segera membatalkan perjanjian kerja sama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan.

"Kebijakan yang dibangun Pemkab Pandeglang dengan Tangsel itu bukan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kerja sama yang sudah dibangun dengan Pemkab Serang menghasilkan jumlah sampah yang tidak terlalu besar, namun tetap tidak mampu diselesaikan Pemkab Pandeglang.

"Artinya, Pemkab Pandeglang harusnya belajar dari situ. Hal kecil saja tidak bisa dibenahi, bagaimana dengan kerja sama dengan Tangsel," katanya.

Bahkan, tambahnya, ketika pihaknya melakukan audiensi dengan Pemkab Pandeglang dan meminta transparansi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), hal itu tidak diberikan.

Terlebih, tidak ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak TPA Bangkonol.

"Jadi, pada saat kami audiensi, mereka tidak bisa memberikan transparansi AMDAL-nya, dan tidak ada kompensasi kepada masyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan apabila Pemkab Pandeglang tidak merespons aksi yang dilakukan.

"Kalau tidak digubris, kami akan aksi lanjutan sampai kebijakan ini diklarifikasi oleh Pemkab Pandeglang," tegasnya.

Mereka menuntut Pemkab Pandeglang untuk membatalkan MoU dengan Tangsel.

Selain itu, mereka meminta transparansi anggaran yang didapatkan dari Pemkab Serang.

"Karena kerja sama sampah Pemkab Serang dengan Pandeglang, uangnya ke mana?" ujarnya.

Saat ditemui di Carita, Pandeglang, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani memilih bungkam terkait aksi penolakan tersebut, termasuk soal pencopotan Kepala UPT Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Bangkonol dan Direktur Pandeglang Berkah Maju (PBM).