Aksi Demo 25 Agustus 2025 Sikapi Kenaikan Tunjangan DPR, Ini Kata Legislator PDIP

Kata Ketua DPP PDIP tersebut, satu alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yakni Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) akan menampung apapun yang menjadi keberatan dari publik.

"Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatannya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi," ucap dia.

Puan juga memastikan, pihaknya akan terbuka untuk diajak diskusi massa aksi perihal dengan penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang menjadi sorotan tersebut.

"Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana," ucap Puan.

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian sejumlah tunjangan.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp 7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Adies bahkan berkelakar bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.”

Ia menyebut selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com