Demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI, Saan Mustofa: Itu Hak dalam Alam Demokrasi

TRIBUBANTEN.COM - Seruan aksi demo 25 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI bikin heboh belakangan ini.

Seruan aksi demo demo 25 Agustus 2025 viral di media sosial sejak hebohnya anggaran tunjangan anggota DPR RI yang disebut-sebut mengalami kenaikan di tengah ekonomi masyarakat yang lesu.

Menanggapi rencana aksi demo pada 25 Agustus 2025 tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa memberikan respons.

Menurutnya, aksi demonstrasi (demo) merupakan bagian hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga-lembaga terkait, termasuk DPR.

Baca juga: PROFIL dan Harta Irvian Bobby, Sosok SULTAN di Kemenaker Penerima Duit Rp69 M di Skandal K3

"Itu suatu hak dan wajar dalam alam demokrasi, juga disampaikan ke DPR kan juga rumah rakyat," kata Saan usai pelantikan pengurus DPD NasDem Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang pada Sabtu (23/8/2025).

Untuk itu, kata Saan, DPR RI siap berdialog kepada para pendemo ketika menyampaikan aspirasinya.

Karena bagiamanapun DPR mampu menyerap, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"(Diaglog) ya kita lihat di lapangan, DPR ada badan aspirasi kan ya, kita sangat terbuka," katanya.

Untuk diketahui, seruan untuk demonstrasi di depan gedung DPR pada 25 Agustus mendatang beredar di media sosial.

Aksi yang diinisiasi gerakan mengatasnamakan "Revolusi Rakyat Indonesia" itu mengajak elemen masyarakat, buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan.

Tunjangan meroket

Pendapatan masing-masing anggota DPR RI periode 2024–2029 dikabarkan mengalami kenaikkan hingga menjadi sekitar Rp120 juta per bulan. 

Pendapatan ini meningkat tajam dibandingkan pada periode awal mereka menjadi anggota DPR yakni sekitar Rp 50 juta.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membantah kabar tersebut.  Adies Kadir menyatakan gaji pokok anggota DPR tidak naik.

Dia menyatakan yang mengalami kenaikkan adalah tunjangan anggota DPR. Tunjangan yang besarannya melonjak tajam, jenisnya sangat beragam. Mulai dari tunjangan beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp 50 juta per bulan.

“Tunjangan-tunjangan beras, kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).

Adies berkelakar bahwa kenaikan tunjangan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.” Ia menyebut bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

“Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja, tunjangan beras karena kita tahu beras dan telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan oleh kabar viral yang menyebut gaji anggota DPR naik Rp3 juta per hari. Ketua DPR RI Puan Maharani membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa gaji pokok tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, yakni Rp4,2 juta per bulan.

“Tidak ada kenaikan gaji pokok. Yang ada adalah penyesuaian tunjangan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas,” kata Puan.

Meski gaji pokok tetap, total pendapatan anggota DPR meningkat berkat berbagai tunjangan yang diatur melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, serta penyesuaian terbaru untuk periode 2024–2029.

Berikut rincian pendapatan DPR:

Gaji pokok

Ketua DPR: Rp5.040.000

Wakil Ketua DPR: Rp4.620.000

Anggota DPR: Rp4.200.000

Tunjangan tetap dan melekat

Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000

Tunjangan Komunikasi: Rp15.554.000

Tunjangan Kehormatan: Rp5.580.000

Tunjangan Fungsi Pengawasan dan Anggaran: Rp3.750.000

Tunjangan Listrik dan Telepon: Rp7.700.000

Tunjangan PPh Pasal 21: Rp2.699.813

Uang Sidang: Rp2.000.000

Tunjangan Beras: ±Rp12.000.000, naik dari Rp10 juta

Tunjangan Bensin: ±Rp7.000.000, naik dari Rp4–5 juta

Tunjangan Rumah: Rp50.000.000, sebagai kompensasi atas penghapusan rumah jabatan DPR