Baca tanpa iklan
TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk memberi kelonggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi perusahaan terdampak Covid-19.
Melansir Tribunnews, dia menyampaikan pelonggaran itu harus dengan dialog kekeluargaan dan maksud itikad baik sebelum Idul Fitri 1442 Hijriyah.
"Bagi perusahaan yang tidak dapat membayarkan THR sesuai waktu yang ditentukan yaitu H-7. Kami meminta dibuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran dan kami berikan kelonggaran paling lambat H-1," kata Menaker dalam webinar, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Tiga Syarat Pekerja Berhak Dapat THR, Termasuk Outsourcing dan Pegawai Kontrak
Baca juga: Jadwal Pencairan THR PNS 2021 dan Jumlah Besaran Tiap Golongan
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban bayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Ida menyebut, tidak semua perusahaan dapat mengulur waktu pembayaran THR.
Perusahaan terdampak Covid-19 ini harus melampirkan laporan keuangan perihal ketidakmampuan membayar THR tepat waktu.
"Saya sampaikan di Surat Edaran bahwa laporan keuangan internal perusahaan harus ditunjukkan secara transparan dan dilaporkan kepada Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," ucap dia.
Pemerintah juga telah menyiapkan Posko THR 2021 tidak hanya di pusat tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya,” kata Ida Fauziyah.
Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.
"THR adalah pendapatan non upah yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh," kata Ida.
Menurut Ida peran pemerintah daerah terkait adanya Posko THR di hampir semua provinsi di Indonesia sangat penting.
Pasalnya THR mendorong tingkat konsumsi, dimana uang THR akan diputar untuk dibelanjakan keperluan lebaran dan juga dikirim ke kampung halaman.
Jika masyarakat berbelanja, otomatis permintaan di pasar akan meningkat. Dengan demikian, penjualan industri kembali naik.
Baca juga: Isu THR Dibayar Menyicil, Buruh, Pengusaha, dan Pemerintah Harus Duduk Bersama
Baca juga: Kumpulan Kebijakan Pemerintah untuk Dorong Ekonomi saat Ramadhan 2021: Harbolnas hingga THR
Ia berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.