TRIBUNBANTEN.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sidang tahunan DPR, MPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (16/8/2024).

Kritik itu dikemukakan oleh Politikus PDIP, I Wayan Sudirta.

Ia mengatakan, Presiden Jokowi tidak sama sekali menyinggung mengenai utang luar negeri yang membengkak di era pemerintahannya.

Baca juga: Puan hingga Bamsoet Beri Selamat ke Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran di Sidang Tahunan DPR

Termasuk juga persoalan mengenai sumber daya alam (SDA).

"Saya tangkap kesan Pak Jokowi tidak terlalu los tidak terlalu lugas. Yang kedua materi pidatonya juga terlalu irit. Tidak menyinggung utang luar negeri. Kurang menyinggung masalah SDM. SDA," kata I Wayan Sudirta.

Wayan menyatakan, Presiden Jokowi juga tidak menyoroti masalah kontroversi revisi KUHP hingga omnibus law.

Sebaliknya, hal yang terpenting Eks Gubernur Jakarta itu tidak menyoroti masalah politisasi hukum untuk kepentingan penguasa.

"Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang disorot sebagai politisasi hukum."

"Masalah yang disorot adalah ketidakadilan bagi kelompok yang berdekatan dengan kuasa."

"Seolah-olah mendapat perlakuan istimewa di bidang hukum."

"Sementara kelompok lainnya seperti dicari-cari kesalahannya," ungkapnya.

Dia pun juga menyoroti turunnya indeks demokrasi bangsa yang juga tidak disoroti Jokowi.

Padahal, fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024 disebut telah mengkebiri hak-hak masyarakat.