Profil dan Perjalanan Karir Ade Sumardi, Eks Wabup Lebak Kembali Nahkodai PDIP Banten

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ade Sumardi resmi kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PDIP Banten periode 2025-2030, Jumat (12/12/2025).

Keputusan tersebut diumumkan dalam Konferensi Daerah (Konferda) tingkat Provinsi dan cabang Kabupaten/Kota se-Banten di Sekretariat DPD PDIP Banten, Kota Serang.

Ade Sumardi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPD PDIP Banten periode 2020/2025.

Sementara untuk posisi Sekretaris DPD PDIP Banten dijabat Wanto Sugiarto, yang sebelumnya diduduki Asep Rahmatullah. Kemudian untuk bendahara dijabat Marinus Gea.

Baca juga: Ekonomi Banten Triwulan III 2025 Tumbuh Kuat, Konsumsi Rumah Tangga & Investasi Jadi Penopang Utama

Penetapan ini disambut riuh sorakan para pengurus PDIP se-Banten yang hadir dalam acara tersebut.

“Menetapkan Ade Sumardi sebagai Ketua DPD PDIP Banten, Wanto Sugiarto sebagai Sekretaris, dan Marinus Gea sebagai Bendahara," ujar pengurus PDIP saat membacakan surat keputusan dari DPP PDIP yang ditandatangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Profil dan Perjalanan Karir Ade Sumardi

Ade Sumardi mengawali karir politik pada tahun 1999 dengan bergabung sebagai kader PDIP.

Pria kelahiran Lebak 27 Juli 1972 ini merupakan putra dari seorang keluarga yang berlatar belakang politik dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan partai politik tertua di Indonesia didirikan pada 4 Juli 1927.

Dari hasil pernikahannya, Ade mempunyai tiga orang putra.

"Saya masuk partai itu tahun 1998 saat reformasi usai menyelesaikan studi kuliah di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung dengan bidang studi Ekonomi," jelasnya kepada TribunBanten.com.

Sebelum menjatuhkan pilihan dalam dunia politik, Ade mengaku sempat melanjutkan usaha keluarga.

Di tahun 1999, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara serentak digelar pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

"Saya mencoba untuk ikut dalam pesta demokrasi tersebut melalui jalur PDIP," ucapnya, dikutip dari TribunBanten.com.

Dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak Fraksi PDIP periode 1999 hingga 2004.

Dirinya mengaku, ia terjun ke dunia politik tanpa dibekali adanya pengetahuan tentang politik.

Justru tahun 1999 terjun ke politik karena tidak mengerti politik, mesti Berlatar belakang dari keluarga Partai Nasional Indonesia (PNI) dan saya nyaleg di PDI Perjuangan, tapi jujur saya tidak paham politik seperti apa, berjalannya waktu lebih kurang belajar selama enam bulan baru paham," katanya.

Pada tahun 2004 - 2009, dirinya kembali maju dalam pemilihan DPRD dan kembali terpilih menjadi Anggota Dewan DPRD Lebak sebagai ketua Fraksi PDIP.

Berselang lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009-2013, dia menjabat Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak.

Bergulir dua periode pada Tahun 2014 hingga 2020, Ade bergandengan dengan Iti Octavi Jayabaya menduduki jabatan sebagai Wakil Bupati Lebak.

Di 2005-2019, Ade mengemban posisi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Lebak.

Dan hingga saat ini, dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Banten.

Bagi dirinya posisi jabatan yang diembannya terutama selama menjabat sebagai wakil Bupati Lebak bukanlah perkara mudah.

Namun semuanya ia jalani tanpa adanya rasa duka yang mesti ia terima.

"Tidak pernah merasa ada duka, karena bagi saya apapun yang ditakdirkan sang maha pencipta mesti kita terima, jalanin saja dengan ikhlas sesuai dengan tupoksi kita," jelansya.

Menurutnya, bagaimanapun tugas pemimpin adalah mengemban amanah dari rakyat yang mesti dijalankan sesuai dengan tupoksinya.

"Yang paling membahagiakan bagi saya sebagai seorang pemimpin, ketika aspirasi masyarakat terakomodir dan itulah kebahagian yang paling luar biasa, kepuasaan batin lebih dari segalanya," ucapnya.

Baginya, cacian dan makian adalah hadiah yang wajib diterima seorang pemimpin.

"Kalo ada cacian dan makian itu anggap saja hadiah dan itu tidak usah marah, siapa suruh nyemplung ke politik dan jadi pemimpin. Penjabat itu pensuruh rakyat, pelayan publik, dan bosnya adalah rakyat kalau bosnya marah, ya terima saja," tutupnya.