Waspada Calo! Polda Banten Tegaskan Rekrutmen Polri Gratis dan Transparan

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Kepolisian Daerah (Polda) Banten mengingatkan masyarakat agar mewaspadai praktik percaloan dalam proses penerimaan anggota Polri.

Imbauan ini disampaikan menyusul terungkapnya kasus calo yang mengaku bisa meluluskan calon anggota polisi dengan imbalan tertentu.

Kepala Bidang Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, menegaskan bahwa proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa pungutan biaya serta tanpa perantara.

Baca juga: Oknum Polda Banten Penipu Rekrutmen Polri Buron, Kerugian Korban Capai Rp5 Miliar

“Mungkin ada masyarakat yang memiliki anak yang ingin menjadi polisi. Perlu kami ingatkan agar hal ini diantisipasi, karena kemarin kami baru mengungkap adanya calo yang mengaku bisa meluluskan seseorang menjadi anggota polisi,” ujar Maruli kepada TribunBanten.com di Mapolda Banten, Rabu (21/1/2026).

Menurut Maruli, tidak ada pihak mana pun yang dapat menjamin kelulusan seseorang dalam seleksi penerimaan anggota Polri jika tidak memenuhi persyaratan dan tidak mengikuti tahapan seleksi resmi.

“Perlu kami sampaikan, tidak ada seseorang yang bisa meluluskan menjadi polisi apabila tidak memiliki kemampuan untuk lulus secara mandiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kelulusan calon anggota Polri murni ditentukan oleh hasil seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani, akademik, hingga psikologi. Seluruh tahapan tersebut diawasi secara ketat untuk mencegah praktik kecurangan.

Selain mengingatkan soal percaloan, Polda Banten juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengalami atau mengetahui adanya gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

“Apabila masyarakat memiliki keluhan terkait keamanan, Polda Banten beserta Polres jajaran siap membantu. Kami siap merespons dengan cepat,” katanya.

Polda Banten berharap masyarakat semakin cerdas dan tidak mudah tergiur bujuk rayu oknum yang mengatasnamakan institusi Polri.

Kepolisian juga membuka ruang pengaduan bagi warga yang menemukan praktik percaloan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.