Bongkar Kenakalan di Program Angkot Si Benteng, DPRD Kota Tangerang Soroti Subsidi Rp3 M per Bulan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Anggota DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah, menyoroti pelaksanaan program transportasi umum Si Benteng di Kota Tangerang yang dinilai masih jauh dari harapan.

Pasalnya, program yang dijalankan oleh Perseroda Tangerang Nusantara Global (TNG) itu, dinilai kondisi operasionalnya tidak jelas karena diserahkan kembali kepada pihak ketiga. 

Padahal, kata pria yang akrab disapa Abah Milah ini, hampir seluruh komponen biaya telah ditanggung oleh pemerintah daerah Kota Tangerang, yakni berupa subsidi sebesar Rp 3 milliar per bulan atau Rp 36 milliar per tahun.

Namun, lanjut Abah Milah, alih-alih memenuhi kebutuhan mobilitas warga, proyek ini justru dianggap tidak berjalan maksimal dan hanya jadi bahan bancakan oknum-oknum yang terlibat.

"Dengan subsidi yang diterima, dengan bensin ditanggung pemerintah, kerusakan ditanggung pemerintah, sopir ditanggung pemerintah. Nah sekarang operator itu tidak punya tantangan dengan beban mengejar tertutupnya satu hari 100 kilo," ujarnya, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (27/11/2025).

Baca juga: GJAW 2025 : Ini Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung hingga 30 November 2025

Menurutnya, kondisi saat ini masyarakat di Kota Tangerang tidak menunjukkan minat tinggi terhadap keberadaan Si Benteng.

Ia mengatakan, masyarakat lebih memilih transportasi berbasis aplikasi online daripada menggunakan layanan Si Benteng.

"Masyarakat lebih cenderung hari ini bermesraan dengan transportasi berbasis aplikasi," ucapnya.

"Jadi kita lebih baik jujur saja, pemerintah daerah melihat animo masyarakat soal Si Benteng, kalau mau diteruskan harus digratiskan, kalau terlihat ada penggunanya, baru teruskan," jelasnya.

Ia menyebut, subsidi jumbo yang digelontorkan pemerintah daerah untuk Si Benteng, lebih baik dialihkan manfaatnya pada program lain.

Sebab kata dia, hingga saat ini program itu tidak menunjukkan manfaat apapun bagi masyarakat Kota Tangerang.

"Alihkan saja ke yang lain daripada subsidi sekarang penerima manfaatnya tidak kelihatan. Penerima manfaatnya hanya operator dan beberapa pengemudi," tegasnya.

Lebih lanjut Abah Milah mengungkapkan, akar masalah utama dalam program itu berada pada pengawasan TNG. 

Ia mengungkapkan, skema subsidi berbasis kilometer yang dilakukan, tidak disertai dengan sistem kontrol berbasis GPS atau CCTV pada seluruh rute yang dilalui oleh kendaraan tersebut. 

"TNG sendiri tidak menerapkan GPS berbasis rute. Tidak ada GPS yang mengontrol itu, kalau mau diterapkan GPS berbasis rute berbasis trayek, kalau gitu kan ketauan, ini kan tidak," katanya.

Akibat nihilnya pengawasan, kata Abah Milah, operator disebut memiliki ruang besar untuk mengakali laporan kilometer harian kepada TNG.

Bahkan kata dia, dirinya pernah mendapat laporan terkait praktik curang yang dilakukan para sopir, untuk memenuhi target 100 kilometer per hari.

"Masih ada tuh mobil roda kiri belakangnya digantung, mesinnya dihidupin, dan gasnya ditutup sama konblok, jadi mobil seolah-olah jalan dengan kecepatan 40 kilometer," ungkapnya.

Kini, kata dia, setelah praktik itu terdeteksi, muncul modus baru untuk menutup target harian, beberapa sopir diduga hanya berputar-putar di dalam lingkungan perumahan.

"Dalam rangka menutupi kebutuhan nilai jumlah kilometer mereka bermain tuh di perumahan. Muter-muter aja," jelasnya.

Ia menegaskan, semua ini terjadi karena tidak adanya GPS rute dan CCTV berbasis trayek yang diterapkan di kendaraan tersebut.

Selain manipulasi kilometer, Abah Milah juga mengungkap adanya transaksi tunai yang seharusnya dilarang pada sistem pembayaran Si Benteng.

"Mereka berbayar yang harusnya menggunakan qris, ini sudah boleh bayar tunai, dan uangnya itu dibagi. Padahal kan aturannya nggak boleh," tegasnya.

Menurutnya, karena TNG tidak memiliki beban keuangan, praktik itu dibiarkan sehingga uang tunai menjadi bancakan operator, sopir dan oknum di TNG.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Abah Milah meminta, pemerintah tidak tinggal diam dan segera bertindak tegas agar subsidi yang digelontorkan kepada 'Si Benteng' dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang. 

Baca juga: Badak Jawa Musofa Mati Usai Ditranslokasi ke TNUK Pandeglang, Kepala Balai : Kena Penyakit Bawaan 

"Yang pertama lengkapi itu dengan CCTV berbasis trayek. Kedua, gratis kan kalau perlu oleh pemerintah daerah, jangan hanya siswa yang berbayar, tapi seluruh masyarakat diumumkan itu gratis 100 persen," ujarnya.

Abah Milah meminta, pemerintah Kota Tangerang mengukur minat masyarakat secara objektif. Jika setelah digratiskan Si Benteng tetap tidak diminati, maka program tersebut dinilai layak untuk dihentikan.

"Kalau sudah digratiskan, peminatnya itu ada, teruskan. Kalau peminatnya sudah digratiskan pun tidak ada, berarti dihapus saja," ungkapnya.

"Mendingan dipindah ke yang lain subsidinya, rumah sakit umum kita masih payah," tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Jurnalis TribunBanten.com, masih berupaya untuk mengkonfirmasi ke beberapa pihak terkait subsidi tersebut.

Upaya konfirmasi melalui pesan singkat, kepada Asda II Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, sudah dilakukan namun belum mendapat respon.