Diserahkan ke Bupati, Ini Tiga Isu Utama Pokir DPRD Lebak di RKPD Tahun 2027

Ringkasan Berita:

• DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen Pokir RKPD 2027.
• Tiga isu utama yang diusulkan: infrastruktur, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
• Program RTLH, bansos, dan pemberdayaan pelaku usaha melalui Bansos Ruhay disiapkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, Rabu (18/2/2026).

Dokumen Pokir tersebut secara resmi diserahkan oleh Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, kepada Bupati Lebak, Hasbi Asyidiki Jayabaya.

Juwita menjelaskan, Pokir DPRD merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan reses seluruh anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.

Baca juga: Tradisi Ramadan di Lebak, Dentuman Meriam di Masjid Agung Al-Araaf Siap Menggelegar saat Buka Puasa

Pokir DPRD adalah usulan program atau kegiatan pembangunan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang diserap anggota Dewan melalui reses atau rapat dengar pendapat. 

Pokir diinput melalui SIPD untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dibiayai APBD. 

Tujuannya agar pembangunan lebih inklusif, transparan, dan sesuai kebutuhan nyata publik. 

“Anggota DPRD turun langsung ke masyarakat untuk menyerap kebutuhan dan aspirasi. Hasilnya kemudian kami sampaikan kepada pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati Lebak,” ujarnya. 

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus Pokir DPRD Lebak dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ketiga isu tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.

Meski demikian, usulan dari tiga sektor tersebut akan kembali disaring berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.

"Ada tiga Pokir. Tapi dari tiga Pokir itu disaring lagi," katanya.

Menurut Juwita, Pokir memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan karena menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
 
Sementara itu, Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, mengaku akan mempelajari terlebih dahulu Pokir yang diterima dari DPRD. 

"Kita nanti kaji bersama. Saya sudah baca, banyak usulan terkait infrastruktur. Karena Lebak ini kondisinya masih tertinggal dalam pembangunan dasar yakni jalan," ujarnya. 

Orang nomor satu di Lebak itu mengatakan, terkait ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrem telah disiapkan, melalui program penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Bantuan Sosial (Bansos).

"Kita ingin mengaplikasikan kepada pelaku usaha, program pahlawan ekonomi nusantara yang kita sebut sebagai bansos Ruhay. Jadi mereka yang sudah punya usaha bisa kita bantu melalui itu," pungkasnya.