Dana Kebencanaan di Lebak Banten Anjlok, BPBD Ungkap Dampaknya

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Anggaran penanganan kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (APBD) di Kabupaten Lebak, Banten, hanya Rp12,7 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

Jumlah anggaran tersebut menurun, dibandingkan tahun 2025 sebesar RpRp29,7 miliar. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak, Sukanta, mengungkapkan bahwa minimnya anggaran BPBD dimungkinkan akan berdampak langsung terhadap fleksibilitas penanganan bencana di Lebak. 

Salah satu yang akan terdampak, yakni terhadap kerusakan infrastruktur dan hunian warga akibat bencana. 

"Iya, pasti. Termasuk yang berkaitan dengan kerusakan infrastruktur akibat bencana ini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/2/2026). 

Menurutnya, masih ada beberapa titik aspirasi masyarakat yang sampai saat ini belum tertangani BPBD. 

Baca juga: Pos Polisi di Trotoar Pandeglang Langgar Hak Pejalan Kaki, DPRD Ingatkan soal UU Lalu Lintas

"Kan belum semuanya tertangani. Masih ada beberapa titik yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, dari total Rp12,7 miliar anggaran yang dimiliki, sekitar Rp2,5 miliar sudah dialokasikan untuk pematangan lahan Hunian Tetap (Huntap) di Kecamatan Lebakgedong.

Sehingga, kondisi itu membuat ruang fiskal untuk kebutuhan lain semakin terbatas.

"Yang kami pikirkan ini untuk penanganan rumah yang terdampak bencana di tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Kalau hitungan sementara saya, ini kurang lebih ada ada 253 rumah," ungkapnya.

Ia menyebut, 253 rumah tersebut rusak akibat longsor, pohon tumbang hingga kebakaran. 

Selain itu, ada sejumlah jalan poros desa di Bojongleles, Cibadak dan Ciparay yang belum tertangani akibat bencana alam. 

"Mestinya tidak kurang dari Rp70 miliar. Itu memang yang jadi masalah di kita ini, kan APBD-nya terbatas, PAD-nya juga sangat terbatas, sementara wilayahnya begitu sangat luas," pungkasnya.