Megawati dan Kesaksian Demokrasi Kita

Penulis: Fauzan Dardiri
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Untirta, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif dan Eksekutif DPC PDI Perjuangan Kota Serang periode 2025-2030.

TRIBUNBANTEN.COM - Sejarah tidak selalu lahir dari pidato. Ia kerap tumbuh dari konsistensi. Sosok Megawati Soekarnoputri menjadi bagian dari sejarah itu. Ia tidak menginginkannya, tetapi sejarah seolah menjemputnya.

Megawati lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Ia anak kedua dari pasangan Ir. Soekarno dan Fatmawati, Presiden pertama Indonesia. Kendati demikian, Megawati memasuki politik tanpa karpet merah. Orde Lama runtuh. Orde Baru menutup rapat ingatan tentang Bung Karno. Keluarga Soekarno menanggung akibatnya, termasuk Megawati.

Megawati tidak melawan dengan amarah. Ia memilih diam, menjalani hidup politik tanpa hingar-bingar. Menanggung stigma tanpa pembelaan. Pada masa Orde Baru, sikap itu bukan kelemahan, melainkan strategi bertahan.

Samuel P. Huntington dalam The Third Wave (1991) menyebut fase semacam ini sebagai masa akumulasi ketegangan dalam sistem otoriter: tenang di permukaan, bergolak di bawah. Indonesia mengalaminya, dan menariknya, sosok Megawati ada di sana.

Kudatuli: Titik Balik

Tahun 1996 menjadi titik balik. Negara menyerang simbol. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, diserbu. Peristiwa 27 Juli meledak. Kita mengenalnya sebagai Kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli.

Megawati tidak memerintahkan perlawanan. Namun negara tetap menyerang. Aparat tetap represif. Kekuasaan memperlihatkan wajah aslinya. Edward Aspinall dalam Indonesia After Suharto (2010) mencatat Kudatuli sebagai momen penting delegitimasi Orde Baru. Kegagalan pengelolaan politik oleh kekuasaan tampak jelas. Oposisi mendapat simpati. Demokrasi menemukan titik balik.

Megawati berdiri sebagai korban politik, tetapi tidak mengeluh. Tidak meminta belas kasihan. Seolah membiarkan waktu bekerja, dan waktu memang terbukti bekerja.

Memimpin di Masa Sulit

Reformasi membuka jalan. Megawati melangkah tanpa euforia. Ia menjadi Presiden kelima di tengah situasi negara yang belum pulih. Ekonomi rapuh. Kepercayaan publik tipis. Institusi goyah. Megawati memilih stabilitas, menolak populisme. Ia tidak membangun pencitraan, melainkan fokus pada restrukturisasi.

Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay (2014) menyebut fase ini sebagai prioritas state-building sebelum pendalaman demokrasi. Megawati menjalankan fase itu. Publik sering tidak sabar. Namun sejarah jauh lebih sabar.

Megawati fokus menata ulang ekonomi pascakrisis, menjaga jarak dari politik identitas, memulihkan hubungan internasional, serta menjalankan kekuasaan tanpa drama. Kondisi ini membuat sebagian pihak kecewa. Ada yang menilai kurang komunikatif. Namun negara dan demokrasi bertahan. Peran ini jelas tidak kecil.

Kritis sebagai Pilihan Etis

Pemilu 2004 mengakhiri masa kepresidenannya. Megawati tidak menggugat. Ia legawa menerima kekalahan dan memilih sikap kritis sebagai oposisi. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memilih bersikap kritis bukan jalan ramai. Kekuasaan terasa nyaman. Stabilitas menjadi mantra. Kritik mudah dianggap mengganggu.