Menkeu Purbaya Tolak Pembayaran Utang Whoosh hingga Proyek Family Office Usulan Luhut Didanai APBN

TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan sikap tegasnya dalam mengambil keputusan. 

Baru sebulan menjabat sebagai Bendahara Negara, Purbaya sudah menjadi sorotan lantaran dinilai memiliki karakter yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling, tegas, dan penuh percaya diri.

Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat 7 Juli 1964 ini sudah tegas menolak pembiayaan sejumlah proyek dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Purbaya vs Luhut: Menkeu Tak Gentar, Akan Tetap Potong Anggaran MBG yang Tak Terserap Meski Dilarang

Beberapa di antaranya yaitu pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dan yang terbaru adalah proyek yang akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali yang digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

1. Whoosh

Pertama, Purbaya tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN.

Adapun penolakan ini merupakan respons terhadap opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

Menurut Purbaya, proyek Whoosh tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana saat ini sudah berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah punya manajemen dan deviden sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga mengungkap, Danantara sudah dapat mengantongi sebesar Rp80 triliun dari deviden dalam satu tahun. 

Sehingga, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

 
"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama goverment," tegasnya.

Penolakan Purbaya terkait pembayaran utang Whoosh dengan memakai APBN pun telah mendapat respon dari pemerintah.