Menkeu Purbaya Ogah Danai Family Office Pakai APBN, Ini Respons Luhut

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya merespons kabar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membiayai pendirian family office dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Family office adalah proyek yang diusulkan Luhut ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Joko Widodo.

Family office adalah firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta untuk individu atau keluarga ultra-kaya (ultra high net worth individuals/UHNWI), yang bertujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Luhut mengaku tak mempermasalahkan jika Menkeu Purbaya menolak membiayai pendirian family office tersebut.

Diberitakan Tribunnews.com, Purbaya menegaskan tidak akan mengalokasikan APBN untuk pembangunan family office, meski mendukungnya.

Selain itu, Purbaya yang mengaku sering mendengar Luhut membahasnya, belum mengetahui seperti apa konsep family office yang akan dibangun di Bali itu.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

"Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya," imbuhnya.

Sementara itu, Luhut mengklaim dirinya memang tidak meminta pendirian family office dibiayai APBN.

"Ya memang enggak ada yang mau dibiayain [menggunakan APBN]," katanya ketika ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Luhut menyebut yang akan membiayai pendiriannnya adalah mereka yang bergabung di family office itu sendiri.

"Yang biayain dia sendiri karena orang dia yang taruh duitnya di situ," ujarnya.

Luhut bilang pihaknya sedang menyiapkan regulasi family office.

Dia mengklaim sudah ada banyak pihak yang berminat membangun family office di Indonesia.

"Dari mana aja. Sekarang Singapura mereka capek juga mungkin taruh sana. Di Tiongkok, mereka pikir-pikir kenapa bisa nggak di Indonesia, dan seluruhnya. Banyak sekali," ucap Luhut.

Lokasinya pun masih sama seperti rencana awalnya, yaitu di Bali.

Luhut telah mengusulkan dua lokasi pembangunan family office di sana.

Meski wujud dari family office ini belum tahu akan seperti apa, Luhut sudah mengusulkan agar seluruh wilaah Bali dijadikan zona ekonomi spesial saja.

"Presiden masih timbang-timbang. Kalau saya bilang kenapa tidak? Kalau pikiran saya biar dulu kita bikin satu uji coba satu daerah, nanti kalau bagus kita nanti scale up," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan family office, meski mendukungnya.

Purbaya menekankan, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi luas.

Artinya, pembangunan family office bukan menjadi prioritas APBN,

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," pungkas Purbaya. 

(Tribunnews.com/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Pravitri Retno Widyastuti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com