Menko AHY Cari Cara Bayar Utang Kereta Cepat Warisan Jokowi: Ada Dua Opsi

TRIBUNBANTEN.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan buka suara perihal dengan utang kereta cepat. 

Menko AHY menyebut, bahwa pemerintah termasuk pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan utang kereta cepat Whoosh yang harus segera diatasi. 

Rapat tersebut kata AHY diikuti oleh PT KAI, Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko yang dipimpinnya yakni Infrastruktur dan Pembangunan.

Baca juga: Kritik KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD: Tak Perlu Tunggu Laporan

Rapat bersama itu membicarakan perihal restrukturisasi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), agar tidak merugi sehingga proyek bisa dilanjutkan hingga Surabaya. 

“Kami terus berkoordinasi dan komunikasi beberapa hari lalu. Digelar rapat bersama Danantara. Dan kami intensif undang KAI, Kementerian Perhubungan karena kita bicara bagaimana melakukan restrukturisasi KCIC Jakarta-Bandung,” ucap AHY seperti dimuat Kompas Tv pada Senin (20/10/2025) malam.

AHY menyebut ada dua opsi yang saat ini dibicarakan untuk membayar utang KCIC yakni melalui Danantara atau dari Kementerian Keuangan RI. 

Namun tidak menutup kemungkinan ada opsi lain yang jauh lebih efektif dalam pelunasan utang kereta cepat. 

“Jadi kami masih menunggu arahan Bapak Presiden, sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan,” ucap AHY.

“Jadi kita bisa move on untuk kelanjutan kereta cepat Jakarta-Surabaya,” jelas AHY.

Baca juga: Profil Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik yang Sebut Jokowi Umbar Janji Whoosh Tak akan Rugi

Kereta cepat buatan China yang melayani rute Jakarta-Bandung itu belakangan dikritik sejumlah pihak, lantaran dianggap mahal dan membuat utang PT KAI membengkak. 

Terlebih hingga dua tahun berjalan, kereta cepat tersebut belum kunjung mendatangkan keuntungan melainkan membuat PT KAI terus merugi. 

Terakhir PT KAI disebut merugi hingga Rp 4,195 triliun pada 2024 untuk laporan keuangan Juni 2025.

SUMBER: WARTAKOTA