Gebrakan Nanik di BGN: Moratorium Dapur MBG hingga Fokus Daerah 3T

TRIBUNBANTEN.COM - Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) membawa sejumlah perubahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setelah resmi menggantikan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026), Nanik S. Deyang langsung memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang akan menjadi arah program MBG ke depan.

Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026), Nanik menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan lagi mengejar jumlah dapur MBG yang terus bertambah, melainkan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berikut lima gebrakan yang disiapkan Nanik dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga: Kasus Korupsi MBG, Kejaksaan Diminta Sasar Dapur SPPG di Banten

Moratorium dan penataan SPPG

Langkah pertama yang diambil Nanik adalah menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

Kebijakan ini dilakukan karena BGN ingin terlebih dahulu menata dan mengevaluasi lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Menurut Nanik, saat ini banyak pengajuan pembangunan dapur baru yang menumpuk. Namun, BGN memilih melakukan penataan agar distribusi dapur lebih merata dan tidak terpusat di wilayah tertentu.

“Jadi kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisi yang sudah ada sekarang ada apa dan ini nah saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah, 27.000 lebih dapur yang sudah operasional,” kata Nanik. 

“Kami akan beresin dulu ini ya. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja. Jadi moratorium,” tuturnya. 

Nanik menjelaskan, bukan berarti pembukaan SPPG baru tidak dilakukan lagi.

Dia menegaskan, SPPG yang sudah beroperasi akan dievaluasi untuk memberikan fokus pada daerah-daerah yang belum terjangkau seperti daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T). 

“Jadi kami beresin dulu mas, beresin dulu karena apa jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucapnya.

Bukan ruang untuk dana non-APBN

Jika di awal program MBG harus digunakan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kini ada kemungkinan MBG dibiayai dari dana non-APBN.