Abuya Muhtadi Serukan Masyarakat Banten untuk Tidak Lakukan Kerusuhan 

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Tokoh karismatik Kabupaten Pandeglang, Abuya Muhtadi, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Pandeglang agar tidak melakukan tindakan kerusuhan di Provinsi Banten.

Kerusuhan yang dimaksud adalah tidak melakukan aksi demonstrasi secara brutal atau anarkis. 

Seruan itu disampaikan Abuya Muhtadi setelah istigosah di Masjid Agung Ats Tsauroh, Kota Serang pada Minggu 31 Agustus 2025. 

"Khususnya, anak Nahdatul Ulama (NU) dan khususnya masyarakat Banten, jangan ada kerusuhan apa-apa. Kalau ada kerusuhan apa-apa, kita makan juga enggak tenang," ujarnya. 

Baca juga: Daftar 30 Lokasi Aksi Demo Hari Ini di Sejumlah Daerah di Indonesia : Banten, Jakarta hingga Batam

Tokoh agama yang berasal dari Cidahu Pandeglang itu menegaskan, kalau tenang meskipun makan uduk saja terasa enak.

"Siang sedikit ke WC ngaburukbuk (mules). Kalau tenang shalat enak, puasa enak, ibadah enak," tegasnya. 

Oleh karena itu, Abuya Muhtadi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Banten agar tidak melakukan tindakan kerusuhan melalui aksi demonstrasi. 

"Sekian imbauan dari saya. Jangan sampai ada kerusuhan apapun di Provinsi Banten, khususnya malu kepada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, aksi unjuk rasa di Kota Serang, Provinsi Banten akan kembali digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten dan Mapolda Banten, Senin (1/9/2025).

Aksi tersebut digelar oleh sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam aliansi 'Revolusi Rakyat Banten'.

Informasi tersebut diterima oleh TribunBanten.com dari sebuah pamflet seruan aksi yang bertuliskan "DIAM DITINDAS BERGERAK DILINDAS".

Baca juga: Hari Ini, Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di Gedung DPRD Banten dan Mapolda

Rencananya aksi tersebut akan dimulai pada pukul 10:00 WIB.

Dalam pamflet, massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan, yakni mengenai desakan mensahkan RUU Perampasan Aset, menghapuskan tunjangan DPR RI, memecat Ahmad Sahroni, mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian menuntut dicopotnya Kapolda Metro Jaya, mengadili 7 Brimob yang melindas ojol, mengadili Brimob Polda Banten pengeroyok jurnalis secara transparan, serta menuntut dan mengadili polisi yang melakukan kekerasan terhadap pelajar.